MK Tolak Gugatan Perpanjangan SIM yang Kedaluwarsa

Upaya menguji aturan pembuatan ulang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah kedaluwarsa belum mengubah ketentuan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Jangkung Sido Sentosa tidak dapat diterima dalam sidang putusan pada 29 September 2026 karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang tersebut, dilansir dari Detik Oto.

Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026 itu mempersoalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Jangkung meminta pengujian Pasal 85 ayat (2), yang memuat frasa mengenai perpanjangan SIM.

Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya ketentuan yang diuji. Mahkamah juga menilai aturan tersebut tidak menghalangi hak pemohon untuk memperpanjang SIM yang habis masa berlakunya.

Putusan MK Nomor 310/PUU-XXIV/2026 memuat penilaian bahwa pemohon belum menguraikan hubungan antara statusnya sebagai warga negara Indonesia, hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, dan kerugian yang diklaim timbul akibat norma tersebut.

Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan, "Setelah mencermati secara saksama berkenaan dengan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang spesifik bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap dirugikan baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya frasa 'dapat diperpanjang' dalam norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian. Sebab, secara hukum norma yang dimohonkan pengujian tidak menghalangi hak Pemohon untuk memperpanjang SIM yang habis masa berlakunya," demikian dikutip dari putusan tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan pertimbangan mengenai tidak terpenuhinya persyaratan kedudukan hukum pemohon dalam sidang pada 29 September 2026. Mahkamah menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat yang meyakinkan antara hak konstitusional yang diklaim dirugikan dan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Saldi menjelaskan, "Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas keterkaitan logis adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga, Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4]. Dalam hal ini, syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif.

Dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo," demikian dikutip dari Putusan MK.

Mahkamah menyimpulkan Jangkung Sido Sentosa tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materi pasal tersebut. Karena persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, "Amar putusan, mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan terkait permohonan yang diajukan Jangkung Sido Sentosa.