MK Tolak Dua Gugatan Aturan Perpanjangan SIM Kedaluwarsa

Ketentuan yang mewajibkan pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) kedaluwarsa mengajukan penerbitan baru kembali menjadi sorotan setelah dua permohonan pengujian aturan tersebut tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua perkara yang diajukan pada 2026 itu memiliki alasan penolakan yang berbeda, dilansir dari Detik Oto.

Perkara pertama diajukan Ahmad Royani pada Juli 2026, sedangkan permohonan berikutnya disampaikan Jangkung Sido Sentosa pada Agustus 2026. Keduanya mempersoalkan ketentuan perpanjangan SIM dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila masa berlaku tersebut sudah habis, pemegang SIM harus mengikuti proses penerbitan SIM baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Landasan mengenai masa berlaku SIM tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ. Ketentuan tersebut berbunyi:

"Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang."

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIM yang telah kedaluwarsa terdapat dalam Peraturan Polisi No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Pasal 4 ayat 3 peraturan tersebut mengatur bahwa SIM yang masa berlakunya telah lewat harus diajukan untuk penerbitan baru.

Aturan itu menyatakan:

"Dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan penerbitan SIM baru,"

Dengan demikian, pokok persoalan dalam kedua gugatan tersebut berkaitan dengan kemungkinan memperpanjang SIM yang sudah kedaluwarsa tanpa harus menjalani proses penerbitan dari awal.

Gugatan Ahmad Royani tidak memenuhi syarat formil

Pada Juli 2026, Ahmad Royani, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru, mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ. Ia meminta MK meninjau ketentuan yang mengatur perpanjangan SIM tersebut.

Dalam petitumnya, Ahmad Royani mempersoalkan frasa "dapat diperpanjang". Ia meminta agar ketentuan itu dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sesuai usulan yang diajukannya.

Ahmad Royani mengusulkan adanya masa tenggang atau tenggat tambahan bagi pemegang SIM yang terlambat melakukan perpanjangan. Dalam usulannya, keterlambatan dapat dikenai denda administratif secara bertingkat, sedangkan kewajiban mengikuti proses penerbitan SIM baru dari awal baru berlaku apabila keterlambatan telah melampaui satu tahun.

Namun, MK tidak dapat menerima permohonan tersebut karena persoalan kelengkapan dokumen. Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa pemohon sebelumnya telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki berkas permohonannya.

Perbaikan yang diserahkan secara daring pada 30 Juli 2026 hanya berupa berkas elektronik tanpa tanda tangan pemohon. Selain itu, sejumlah alat bukti yang disertakan belum memenuhi ketentuan pembubuhan meterai atau nazegelen.

Bukti yang tidak dibubuhi meterai atau nazegelen meliputi P-2, P-3, dan P-5. Karena persyaratan formil pengajuan pengujian undang-undang tidak terpenuhi, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan Ahmad Royani.

Permohonan Jangkung Sido Sentosa juga tidak diterima

Setelah perkara Ahmad Royani diputus, Jangkung Sido Sentosa mengajukan permohonan serupa pada Agustus 2026. Ia meminta pengujian materiil terhadap Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam permohonannya, Jangkung meminta agar pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai mencakup pemegang SIM yang masa berlakunya telah berakhir.

Usulan tersebut tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan permintaan itu, Jangkung berupaya agar SIM yang sudah kedaluwarsa tetap dapat diperpanjang, bukan secara otomatis mengharuskan pemiliknya mengajukan penerbitan baru.

MK kemudian memutus Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Berbeda dari perkara Ahmad Royani yang terkendala persyaratan dokumen, permohonan Jangkung dinyatakan tidak dapat diterima karena ia tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengujian materi pasal tersebut.

Dalam sidang pengucapan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan alasan Mahkamah tidak menerima permohonan itu.

"Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas keterkaitan logis adanya hubungan sebab akibat antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 310/PUU-XXIV/2026, seperti dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Kedua putusan tersebut tidak menerima permohonan pengujian aturan perpanjangan SIM kedaluwarsa atas alasan yang berbeda. Perkara Ahmad Royani terkendala persyaratan formil dokumen, sedangkan perkara Jangkung Sido Sentosa terkendala kedudukan hukum pemohon.