Meutya Hafid Wajibkan Platform Digital Lindungi Anak Lewat PP Tunas

Sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun membutuhkan perlindungan dari berbagai risiko di internet. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mewajibkan perusahaan teknologi ikut bertanggung jawab menjaga keamanan pengguna anak.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan keluarga. Perusahaan yang menyediakan layanan digital juga harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan pemerintah, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Besarnya jumlah anak yang menggunakan layanan internet menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat regulasi tersebut. Kebijakan ini ditujukan agar industri teknologi turut mengambil peran dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna di bawah umur.

"Anak-anak kita di bawah 16 tahun jumlahnya sekitar 70 juta. Ini angka yang besar dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari para pelaku industri digital. Karena itu, kita perlu menghadirkan aturan tambahan agar perusahaan teknologi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak kita," ujar Meutya dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (5/11/2026).

PP Tunas mencakup berbagai layanan digital

Pengaturan dalam PP Tunas tidak terbatas pada penggunaan media sosial. Pemerintah turut memasukkan layanan permainan daring dan perdagangan elektronik dalam cakupan pengawasan apabila karakteristik maupun fitur yang tersedia berpotensi membahayakan anak.

Penentuan tingkat pengawasan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Artinya, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi layanan, fitur yang disediakan, serta kemungkinan dampak negatif terhadap anak.

Ada tujuh aspek risiko yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan komunikasi bersama orang asing, paparan materi berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, perlindungan data pribadi, kecanduan, serta gangguan kesehatan dan keselamatan.

Dengan demikian, sebuah layanan tidak otomatis terbebas dari pengaturan hanya karena bukan merupakan media sosial. Gim daring maupun platform perdagangan elektronik tetap dapat masuk kategori berisiko apabila mempunyai karakteristik yang memungkinkan terjadinya persoalan tersebut.

Meutya menjelaskan bahwa penilaian harus memperhatikan potensi bahaya yang muncul dari fitur layanan, bukan sekadar nama atau jenis platform yang digunakan.

"Kalau sebuah platform memiliki fitur yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, atau memiliki konten yang tidak layak bagi anak, maka itu menjadi bagian dari penilaian risiko. Begitu juga potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, kecanduan, dan dampaknya terhadap kesehatan. Jadi, yang kita atur bukan hanya media sosial, melainkan keseluruhan ranah digital yang berisiko tinggi," tutur Meutya.

Pembatasan akses dan kewajiban verifikasi usia

PP Tunas juga menetapkan pengaturan akses berdasarkan kelompok usia serta tingkat risiko masing-masing layanan. Anak yang belum mencapai usia 16 tahun dibatasi menggunakan platform yang dikategorikan memiliki risiko tinggi.

Sementara itu, layanan dengan tingkat risiko lebih rendah tetap dapat diakses berdasarkan ketentuan usia dan persetujuan orang tua. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan penggunaan teknologi dengan usia serta kesiapan anak.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut, perusahaan teknologi diwajibkan menyediakan sistem pengenalan dan pemeriksaan usia pengguna. Pemerintah memberikan beberapa alternatif metode yang dapat diterapkan sesuai kemampuan layanan.

Metode yang diperbolehkan meliputi pernyataan mandiri, verifikasi usia, estimasi usia, dan inferensi usia. Pilihan tersebut disediakan agar penyelenggara sistem elektronik mempunyai sejumlah cara untuk memastikan kelompok usia penggunanya.

Meutya menilai penerapan mekanisme pemeriksaan usia seharusnya dapat dilakukan oleh perusahaan teknologi karena mereka mempunyai dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.

"Platform digital memiliki teknologi dan sumber daya yang luar biasa. Bahkan, dalam banyak hal, mereka mengetahui kebiasaan anak lebih jauh daripada orang tuanya melalui algoritma yang mereka miliki. Jadi, sulit diterima apabila perusahaan teknologi menyatakan tidak mampu mengenali usia penggunanya. Kita sudah memberikan banyak pilihan teknologi, tinggal kemauan mereka untuk menerapkannya," ungkap Meutya.

Evaluasi pelindungan anak dan risiko kesehatan mental

Sejumlah ancaman menjadi pertimbangan pemerintah dalam membatasi akses anak terhadap layanan digital berisiko tinggi. Komdigi sebelumnya telah menyoroti persoalan kecanduan, perundungan, penipuan daring, hingga child grooming.

Pelaksanaan regulasi tersebut juga menunjukkan perkembangan berdasarkan evaluasi pemerintah. Hingga September 2026, atau setelah enam bulan implementasi PP Tunas, sekitar 28 juta anak Indonesia telah memperoleh perlindungan lebih kuat di ruang digital melalui penerapan kewajiban oleh sejumlah platform.

Selain ancaman keamanan di internet, kondisi kesehatan mental anak turut menjadi perhatian dalam kebijakan ini. Data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan yang disampaikan Meutya menunjukkan adanya ratusan ribu anak dengan gejala gangguan kesehatan mental.

Sekitar 363 ribu anak berusia 7-17 tahun tercatat menunjukkan gejala depresi. Sementara itu, sebanyak 338 ribu anak memperlihatkan gejala kecemasan berdasarkan data yang dipaparkan tersebut.

Angka tersebut menjadi bagian dari konteks yang disampaikan pemerintah mengenai pentingnya menciptakan lingkungan digital yang lebih memperhatikan keselamatan dan kondisi anak.

Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan bersama

Meutya menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PP Tunas tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan teknologi, orang tua, sekolah, dan masyarakat mempunyai peran dalam memastikan anak terlindungi ketika memanfaatkan layanan digital.

Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menjaga agar anak tetap bisa memperoleh manfaat perkembangan teknologi tanpa mengabaikan batasan yang sesuai dengan usia dan kesiapan mereka.

Atas inisiasi kebijakan perlindungan anak tersebut, Meutya menerima penghargaan Inisiasi Kebijakan Pelindungan Anak di Ruang Digital dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (Apsipol).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka Temu dan Milad Satu Dekade APSIPOL yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (3/11).