PP TUNAS Ubah Perlindungan Anak di Platform Digital

Enam bulan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak mulai menghasilkan perubahan pada sejumlah platform digital, dilansir dari Medcom.

Sejumlah layanan telah menonaktifkan akun pengguna anak dan menambahkan fitur keamanan. Namun, pemerintah menilai perlindungan anak belum dapat diukur hanya melalui jumlah akun yang ditangani.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan evaluasi selama enam bulan menunjukkan langkah konkret platform, sementara perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menghadirkan persoalan perlindungan yang semakin kompleks.

“Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Data evaluasi pemerintah menunjukkan jumlah akun anak yang ditangani sejumlah platform mengalami perubahan besar. TikTok melaporkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan meningkat dari lebih dari 4 juta menjadi sekitar 9 juta akun.

Meta melaporkan pemblokiran sekitar 85 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Di sisi lain, sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Teen Account.

Pemerintah tetap menilai angka tersebut belum cukup untuk memastikan keamanan anak pada sebuah layanan. Evaluasi kini mencakup rancangan fitur, mekanisme perlindungan, serta cara platform menekan risiko bagi pengguna.

“Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak. Karena itu, kita juga melihat perubahan fitur, desain layanan, serta bagaimana platform mengurangi risiko bagi penggunanya,” tegas Meutya.

Tujuh kategori risiko menjadi perhatian

Instagram dan Facebook masih ditempatkan pemerintah sebagai platform berisiko tinggi meskipun telah menerapkan Teen Account. Fitur tersebut dinilai masih membutuhkan penguatan untuk menghadapi tujuh kategori risiko.

Tujuh kategori itu meliputi kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental. Kemkomdigi bersama tim pakar akan memperjelas indikator untuk setiap kategori.

Penetapan indikator diharapkan membuat platform memiliki parameter yang lebih konkret untuk menilai sekaligus mengurangi tingkat risiko layanan. Pemerintah juga masih menunggu laporan Meta mengenai penanganan akun anak dan mitigasi risiko di Threads.

Upaya perlindungan turut membutuhkan pemahaman pengguna. Edukasi kepada orang tua dan anak dipandang penting karena fitur keamanan tidak akan maksimal apabila pengguna tidak mengetahui keberadaan atau cara memakai fitur tersebut.

“Platform bisa menyediakan fitur pengawasan orang tua, tetapi kalau orang tua tidak mengetahui fitur itu ada atau tidak memahami cara menggunakannya, perlindungannya tidak akan optimal. Karena itu, edukasi juga menjadi kewajiban yang penting,” jelas Meutya.

AI memperluas tantangan perlindungan

Perkembangan AI membuka tantangan lain karena risiko dapat bergerak melintasi platform sekaligus batas negara. Kondisi tersebut membuat perlindungan anak membutuhkan standar dan koordinasi yang lebih luas.

Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Keanggotaan koalisi mencakup pemerintah, organisasi internasional, perusahaan teknologi, akademisi, masyarakat sipil, dan pakar pelindungan anak.

Peta jalan koalisi untuk 2026–2027 mencakup keselamatan dan privasi sejak tahap desain teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk membuat deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.

“Kenapa ada koalisi global negara-negara di dunia untuk mengatur mengenai pelindungan anak di era artificial intelligence? Karena tidak ada satu pun negara yang bisa melakukannya sendiri,” kata Meutya.

Pemerintah menilai tata kelola AI perlu memasukkan kepentingan anak sejak awal. Sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi teknologi digital dan AI.

Karena itu, keselamatan, privasi, kesehatan mental, dan hak anak ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan inovasi teknologi. Pemerintah juga menyoroti kebutuhan agar kepentingan anak tidak tertinggal dalam penyusunan aturan AI.

“Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus berkembang, tetapi keselamatan anak harus ikut tumbuh bersamanya,” ujar Meutya.

Langkah berikutnya mencakup survei untuk melihat dampak kebijakan di masyarakat serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga akan melanjutkan dialog dengan platform, kementerian dan lembaga, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, dan pakar teknologi.