Menteri PPPA Desak Akses Pembalut Terjangkau di Tengah PPN 11 Persen

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif 11 persen terhadap pembalut perempuan memicu desakan peninjauan kebijakan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi serta Komnas Perempuan. Persoalan ini juga dibawa seorang warga negara Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui gugatan yang didaftarkan pada 2 November 2026.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan status pembalut sebagai kebutuhan biologis perempuan yang digunakan secara rutin. Selain menyangkut kemampuan ekonomi, kebijakan pajak ini turut menjadi perhatian karena berhubungan dengan kesehatan reproduksi, kebersihan, dan akses terhadap produk sanitasi.

Arifah Fauzi menyampaikan pandangannya melalui akun resmi Kementerian PPPA pada Senin (2/11/2026). Ia menekankan bahwa kebutuhan menstruasi harus tetap terpenuhi, termasuk ketika perempuan berada dalam situasi darurat akibat bencana.

"Ruang publik saat ini ramai membahas isu pembalut perempuan. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah," kata Arifah Fauzi, Menteri PPPA.

Menurut Arifah, pembalut merupakan kebutuhan biologis yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan selama menstruasi. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan produk tersebut dalam perlengkapan bantuan kemanusiaan atau dignity kit saat bencana.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah berhenti melakukan advokasi pada pihak-pihak yang memberikan bantuan bencana bahwa perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat," ujar Arifah Fauzi.

Ia menilai kebutuhan menstruasi harus dipenuhi tanpa stigma maupun rasa malu. Kepedulian terhadap persoalan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesetaraan dan martabat perempuan.

"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Memenuhi kebutuhan dasar perempuan juga merupakan bagian dari mewujudkan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat," ujar Arifah Fauzi.

Arifah juga menyoroti pentingnya keterjangkauan produk sanitasi bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Ketersediaan produk yang aman dan layak dinilai perlu mendapat dukungan berbagai pihak.

"Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," ujar Arifah Fauzi.

Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih. Dalam keterangan yang disampaikan pada 30 Oktober 2026, ia menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi belum memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi.

"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya," ujar Dahlia Madanih, Wakil Ketua Komnas Perempuan.

Dahlia menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini menggambarkan keterbatasan akses terhadap pembalut, fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi dan sosial.

Menurut Komnas Perempuan, persoalan keterjangkauan produk menstruasi juga berhubungan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan pertama mengenai penghapusan kemiskinan.

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 2 November 2026, Dahlia kembali menekankan bahwa kebutuhan produk sanitasi tidak hanya muncul selama menstruasi, tetapi juga dalam kondisi reproduksi lainnya.

"Kebutuhan terhadap produk menstruasi tidak terbatas pada pembalut selama masa menstruasi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan perempuan dalam kondisi reproduksi lainnya, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran. Kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan harus dapat diakses secara layak serta terjangkau," kata Dahlia Madanih.

Di sisi hukum, seorang warga negara Indonesia bernama Berita Matondang mengajukan pengujian Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Permohonan tersebut tercatat di MK pada Senin (2/11/2026).

Pemohon mempermasalahkan tidak disebutkannya produk pembalut menstruasi secara eksplisit dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ia juga mempertanyakan belum adanya jaminan bahwa penentuan kebutuhan pokok mempertimbangkan kebutuhan sanitasi menstruasi secara objektif dan proporsional.

"Ketiadaan jaminan normatif tersebut berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan," tulis pemohon dalam gugatan yang dikutip pada 2 November 2026.

Menurut pemohon, pembalut diperlukan untuk mengelola menstruasi secara higienis. Kebutuhan tersebut muncul dari proses biologis berkala sehingga memiliki karakteristik berbeda dari konsumsi berdasarkan preferensi pribadi.

Dalam permohonannya, Berita Matondang juga mengakui kewenangan pemerintah menentukan barang yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Namun, kewenangan tersebut dinilai tetap harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang adil.

"Pemohon memahami negara memiliki kewenangan untuk menentukan barang yang memperoleh fasilitas PPN dengan mempertimbangkan penerimaan negara, kemampuan administrasi, dan kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk menyelenggarakan kebijakan perpajakan secara rasional dan adil," ujar Berita Matondang.

Ia kemudian menegaskan bahwa penentuan barang kebutuhan pokok seharusnya memperhatikan karakteristik kebutuhan biologis yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan manusia.

"Ketika fasilitas diberikan kepada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok, penentuan kategori tersebut semestinya mempertimbangkan karakter kebutuhan yang relevan, termasuk kebutuhan sanitasi menstruasi yang timbul dari proses biologis dan berhubungan dengan kesehatan serta kebersihan," ujar Berita Matondang.

Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak mempertimbangkan kebutuhan esensial terkait proses biologis manusia. Ia juga meminta penjelasan mengenai daftar kebutuhan pokok tidak dimaknai sebagai daftar yang tertutup sehingga produk sanitasi menstruasi dapat dipertimbangkan.

Dalam perbandingan yang diajukan, pemohon menyebut Malaysia menerapkan pajak penjualan 0 persen terhadap pembalut, tampon, dan panty liner. Permohonan kepada MK turut memuat permintaan agar putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

"Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar Berita Matondang.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia selama ini termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan pengenaan PPN mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge Diana Rismawanti.

Berdasarkan penjelasan DJP, barang non-mewah dikenai tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Skema tersebut menghasilkan beban PPN efektif sebesar 11 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.