Kemenhaj Buka Seleksi Petugas Haji Daerah 2027

Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi memasuki tahap perekrutan petugas daerah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) pada 5–10 November 2026 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jemaah melalui proses seleksi yang transparan, dilansir dari Nasional.

Seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang, yaitu Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Kemenhaj juga melibatkan pemerintah daerah untuk mendukung proses perekrutan serta kesiapan petugas sebelum menjalankan tugas.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi harus mengikuti prinsip objektivitas dan akuntabilitas.

"Seleksi ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga petugas yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji," ujar Puji Raharjo dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2026).

Untuk memperkuat koordinasi, Kemenhaj melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi. Puji juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelatihan serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi petugas.

Ia menilai dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada jemaah.

"Dukungan anggaran ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petugas untuk menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah," jelas Puji Raharjo.

Dalam mekanisme pengawasan, hasil seleksi administrasi akan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan sekretaris panitia. Sementara itu, rekapitulasi hasil tes Computer Assisted Test (CAT) akan diumumkan secara terbuka di lokasi ujian dan/atau melalui akun masing-masing peserta.

Pelaksanaan seleksi mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelamar harus menyiapkan KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi gubernur, serta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

Khusus pelamar yang bukan aparatur sipil negara (ASN), dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga diwajibkan. Seluruh calon petugas harus beragama Islam.

Untuk posisi Pelayanan Umum, persyaratan usia ditetapkan antara 30–55 tahun dengan pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat. Adapun pelamar bidang Pelayanan Kesehatan harus berusia 27–55 tahun.