Menkeu Izinkan Defisit APBD 2027 Melebihi 2,5 Persen

Pemerintah daerah dapat menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 di atas 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah, tetapi harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan ini berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 8 Oktober 2026, dilansir dari Nasional.

Dalam Pasal 3 PMK tersebut, pemerintah menetapkan batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2027 sebesar 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah pada tahun yang sama. Pasal 4 menyebutkan ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027.

Aturan yang ditetapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara itu mengatur batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit masing-masing APBD, serta batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2027.

"Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2027," bunyi Pasal 3 PMK Nomor 76 Tahun 2026.

Pasal 7 mengatur bahwa pemerintah daerah yang merencanakan defisit melampaui batas tersebut wajib mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan mengenai pembiayaan utang dan kemampuan keuangan daerah.

Pertama, batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai melalui pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 0,18 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027. Batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah juga ditetapkan tidak melebihi 0,18 persen dari proyeksi PDB.

Kedua, rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pembiayaan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) harus paling sedikit 2,5. Selain itu, jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak boleh melampaui 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Rencana pembiayaan utang daerah juga harus memenuhi ketentuan pertimbangan atau persetujuan kementerian terkait berdasarkan jenis pembiayaan dan jangka waktunya. Pemerintah turut mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi kemampuan pembayaran dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 8 mewajibkan kepala daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan apabila berencana menetapkan defisit APBD di atas batas maksimal. Surat tersebut harus disampaikan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Permohonan wajib dilengkapi dokumen pendukung, meliputi laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 dan 2026, rancangan APBD 2027, rencana penarikan pembiayaan utang daerah beserta jadwal pembayaran kembali, serta laporan posisi kumulatif utang dan kewajiban pembayaran kembali.

Berdasarkan Pasal 9, Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan paling lama 14 hari kerja sejak surat diterima dalam kondisi lengkap dan benar. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan maupun penolakan.

Apabila permohonan ditolak, kepala daerah masih dapat mengajukan kembali permohonan untuk melampaui batas maksimal defisit APBD selama rancangan peraturan daerah mengenai APBD belum menjalani evaluasi. Persetujuan atau penolakan Menteri Keuangan selanjutnya menjadi salah satu dasar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur.