Kalsel Dukung Batas Defisit APBD 2027 Sebesar 2,50 Persen

Pemerintah menetapkan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 sebesar 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 ini mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Selasa (27/10/2026). Ariadi menyampaikan dukungan tersebut saat ditemui awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan ini juga mengatur batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2027. Meski menetapkan batas defisit, pemerintah tetap membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan defisit APBD di atas 2,50 persen. Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 76 Tahun 2026, rencana tersebut harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan setelah memenuhi sejumlah persyaratan fiskal.

Ariadi menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional tersebut dan mengharapkan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

"Jadi apa pun yang jadi kebijakan nasional, pada prinsipnya kami di Provinsi Kalsel mendukung dan ini insya Allah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat kita juga di Kalimantan Selatan," ujar Ariadi kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (27/10/2026). Dalam aturan tersebut, batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai melalui utang daerah ditetapkan sebesar 0,18 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027. Batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah juga ditetapkan sebesar 0,18 persen dari proyeksi PDB.

Pemerintah menetapkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pembiayaan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5. Selain itu, jumlah sisa utang daerah ditambah rencana penarikan utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Persetujuan atas rencana pembiayaan utang juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta ketentuan dari kementerian terkait berdasarkan jenis dan jangka waktu pembiayaan. Kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi kemampuan pembayaran pemerintah daerah turut menjadi pertimbangan.

Pasal 8 mengatur kewajiban kepala daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan apabila merencanakan defisit APBD di atas batas maksimal. Surat tersebut harus disampaikan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan. Permohonan harus dilengkapi laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 dan 2026, rancangan APBD 2027, rencana penarikan utang beserta jadwal pembayaran kembali, serta laporan posisi kumulatif utang dan kewajiban pembayaran.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan pengajuan persetujuan. Berdasarkan Pasal 9, Menteri Keuangan wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 14 hari kerja setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar. Jika permohonan ditolak, kepala daerah dapat mengajukannya kembali selama rancangan peraturan daerah tentang APBD belum memasuki tahap evaluasi.