Pemerintah Naikkan Batas Utang Daerah Jadi 0,18 Persen PDB

Pemerintah menaikkan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang pemerintah daerah menjadi 0,18 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) untuk Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini berlaku bagi pemerintah daerah yang menyusun anggaran tahun depan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026, dilansir dari Nasional. Ketentuan dalam Pasal 5 PMK tersebut menetapkan batas kumulatif pembiayaan utang daerah berdasarkan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027.

Pembiayaan ini juga mencakup utang yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan. Besaran tersebut meningkat dibandingkan dengan batas Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar 0,11 persen dari proyeksi PDB melalui PMK Nomor 101 Tahun 2025. Dengan demikian, batas kumulatif pembiayaan utang daerah naik 0,07 poin persentase pada 2027.

Meski ruang pembiayaan utang secara kumulatif meningkat, pemerintah tidak mengubah batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan aturan terbaru, batas defisit tetap sebesar 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah.

Pemerintah juga menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai melalui pembiayaan utang daerah sebesar 0,18 persen dari proyeksi PDB pada 2027. Ketentuan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dan merencanakan pembiayaan. PMK Nomor 76 Tahun 2026 mengatur bahwa pemerintah daerah yang merencanakan defisit APBD melampaui batas maksimal harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 7, persetujuan hanya dapat diberikan apabila sejumlah persyaratan fiskal dan administratif terpenuhi.

Salah satu persyaratannya adalah batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah tidak terlampaui. Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang harus paling sedikit 2,5. Aturan tersebut juga membatasi jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik agar tidak melampaui 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Pertimbangan lainnya mencakup jenis pembiayaan utang, sisa masa jabatan kepala daerah, serta kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan pembayaran dan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mengajukan permohonan pelampauan batas defisit, pemerintah daerah wajib menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, rancangan peraturan daerah tentang APBD, rencana penarikan pembiayaan utang, serta laporan posisi kumulatif pembiayaan utang dan kewajiban pembayaran kembali. PMK Nomor 76 Tahun 2026 juga secara eksplisit memasukkan rancangan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD sebagai dokumen permohonan.

Dokumen itu harus dilengkapi Lampiran I hingga akun subrincian level 6, sebagai tambahan yang disebutkan dalam aturan terbaru dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Menteri Keuangan wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lama 14 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Pemerintah daerah juga tetap diwajibkan melaporkan posisi kumulatif pembiayaan utang dan kewajiban pembayaran kembali setiap semester.

Berdasarkan Pasal 12, laporan semester I Tahun 2027 harus disampaikan paling lambat 31 Juli 2027. Adapun laporan semester II Tahun 2027 wajib diserahkan paling lambat 31 Januari 2028.

Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan hingga tenggat yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.