Pemerintah Siapkan Kenaikan Batas PTKP pada 2027

Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027 untuk menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan perkembangan inflasi dan upah minimum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (22/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Menurut Airlangga, batas PTKP yang berlaku saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun sedang dievaluasi.

Pemerintah belum mengumumkan nominal baru yang akan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi pada tahun depan. Airlangga menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, khususnya inflasi dan upah minimum.

"Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp 54 juta. Tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut proses penetapan batas baru masih memasuki tahap finalisasi nominal dan penyusunan landasan hukum. Regulasi yang disiapkan pemerintah berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemerintah juga berencana berkonsultasi dengan DPR mengenai besaran PTKP yang akan diterapkan pada 2027. Hingga penyampaian rencana tersebut, angka kenaikan dan ketentuan baru belum ditetapkan secara resmi.

Berdasarkan catatan historis yang dihimpun KONTAN, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi tidak mengalami perubahan sejak kenaikan terakhir pada 2016. Nilainya tetap Rp 54 juta per tahun selama hampir satu dekade, sementara inflasi dan biaya hidup terus meningkat. Riwayat penyesuaian PTKP menunjukkan perubahan nominal secara bertahap sejak pertama kali ditetapkan pada 1984. Saat itu, batas penghasilan tidak kena pajak tercatat sebesar Rp 960.000 per tahun.

Pada 1995, pemerintah menaikkan batas tersebut menjadi Rp 1,728 juta per tahun. Penyesuaian berikutnya dilakukan pada 2001, sehingga nilainya mencapai Rp 2,88 juta per tahun. Kenaikan lebih besar terjadi pada 2005, ketika PTKP meningkat menjadi Rp 12 juta per tahun.

Setahun kemudian, nilainya kembali naik menjadi Rp 13,2 juta, sebelum disesuaikan menjadi Rp 15,84 juta pada 2009. Pada 2013, batas PTKP kembali meningkat menjadi Rp 24,3 juta per tahun. Pemerintah kemudian menaikkannya menjadi Rp 36 juta pada 2015, sebelum menetapkan nominal Rp 54 juta per tahun pada 2016.