Pemerintah Bahas Batas PTKP 2027 dengan Pertimbangan Inflasi

Pemerintah masih membahas penetapan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 bersama kementerian terkait sebelum berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hingga Selasa (27/10/2026), besaran terbaru belum ditetapkan, sedangkan batas yang berlaku saat ini mencapai Rp 54 juta per tahun, dilansir dari Nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo menyatakan pembahasan masih berlangsung.

Pemerintah akan membawa hasil penetapan batas penghasilan bebas pajak tersebut ke DPR untuk dikonsultasikan setelah proses pembahasan selesai. "Pembahasan masih berlangsung bersama kementerian terkait dan tentunya akan dikonsultasikan kepada DPR," ujar Drajad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kepada Kontan.co.id, Selasa (27/10/2026).

Besaran PTKP yang akan berlaku pada 2027 belum diumumkan secara resmi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengevaluasi batas yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, terutama inflasi dan upah minimum.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (22/10/2026), Airlangga menjelaskan arah evaluasi kebijakan tersebut. Pemerintah juga sedang menyelesaikan penentuan besaran baru dan menyiapkan landasan hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Evaluasi kenaikan batas PTKP yang saat ini sebesar Rp 54 juta. Penyesuaiannya tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan catatan riset KONTAN, batas PTKP bagi wajib pajak orang pribadi tidak berubah sejak penyesuaian terakhir pada 2016. Nilainya tetap Rp 54 juta per tahun selama hampir satu dekade, meskipun inflasi dan biaya hidup meningkat. Riwayat kebijakan PTKP menunjukkan bahwa batas penghasilan bebas pajak tersebut telah mengalami beberapa kali kenaikan sejak pertama kali ditetapkan pada 1984. Saat itu, nilainya tercatat sebesar Rp 960.000 per tahun.

Menurut riset KONTAN, pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 1,728 juta per tahun pada 1995, kemudian menjadi Rp 2,88 juta pada 2001. Penyesuaian berikutnya berlangsung pada 2005, ketika batas tersebut meningkat menjadi Rp 12 juta per tahun. Pada 2006, PTKP kembali naik menjadi Rp 13,2 juta per tahun, lalu mencapai Rp 15,84 juta pada 2009.

Pemerintah selanjutnya menetapkan batas sebesar Rp 24,3 juta pada 2013. Kenaikan berlanjut pada 2015, ketika PTKP meningkat menjadi Rp 36 juta per tahun, atau hampir 50% dibandingkan nilai sebelumnya. Pada 2016, pemerintah kembali menaikkan batas tersebut menjadi Rp 54 juta per tahun, yang masih berlaku hingga pembahasan kebijakan untuk 2027 berlangsung.