MAKI Usulkan Dua Opsi Selamatkan Motor Listrik MBG

Nasib 19.269 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian setelah MAKI mengusulkan dua langkah penyelamatan aset. Dilansir dari Nasional, kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kerugian negara Rp 863,8 miliar.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut kendaraan perlu segera mendapatkan kepastian status agar tidak terbengkalai. Penundaan pemanfaatan dinilai dapat menurunkan nilai aset, termasuk karena komponen baterai berisiko mengalami kerusakan.

Dua pilihan yang disampaikan MAKI adalah menyelesaikan administrasi kendaraan agar tercatat sebagai Barang Milik Negara atau melakukan pelelangan apabila proses administrasi tidak memungkinkan.

Melalui opsi pertama, kendaraan dapat diserahkan dari penyedia kepada Badan Gizi Nasional. Setelah itu, dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB perlu diurus agar aset bisa dimanfaatkan.

Boyamin menjelaskan bahwa penyelesaian administrasi menjadi langkah yang relatif mudah dilakukan sebelum kendaraan digunakan untuk mendukung operasional dapur MBG.

"Menurut saya paling gampang diproses administrasi, berita acara dari pemborong kepada pemerintah, kepada BGN, kemudian diurus STNK dan BPKB-nya," ujar Boyamin kepada Kontan, Senin (12/10/2026)

Apabila biaya pengurusan dokumen harus ditanggung BGN karena penyedia tidak lagi memiliki dana cukup, pemerintah dapat mempertimbangkan penganggaran. Namun, tanggung jawab biaya tambahan tersebut perlu diperjelas.

MAKI juga membuka kemungkinan pelelangan sebagai pilihan kedua. Langkah ini dianggap perlu dipertimbangkan jika serah terima dan penyelesaian dokumen kendaraan tidak dapat dilakukan.

Menurut Boyamin, kendaraan yang terlalu lama tidak digunakan berpotensi mengalami penurunan kondisi dan nilai jual. Ia juga menyoroti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru terkait barang sitaan yang mudah rusak.

Dalam mekanisme pelelangan tersebut, hasil penjualan dapat disimpan terlebih dahulu dan penggunaannya mengikuti putusan pengadilan. Penerapan langkah itu tetap harus menyesuaikan status penyitaan serta aturan hukum yang berlaku.

"Kalau tidak dilelang, nanti menimbulkan kerugian negara tambahan. Karena nanti dilelang tidak laku kalau sudah lima tahun lagi," jelas Boyamin.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan kendaraan yang diserahkan belum dapat digunakan karena tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Pengadaan melalui PT Yasa Artha Trimanunggal mencakup 19.269 unit motor listrik. Jumlah tersebut terdiri dari 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek.

Dari keseluruhan kendaraan itu, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 5 Oktober 2026, nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 863.846.166.953 atau sekitar Rp 863,8 miliar.

Kejaksaan Agung telah menyerahkan lima tersangka kepada penuntut umum untuk menjalani proses penuntutan lebih lanjut.