Macron Batasi Aksi Protes Usai Kerusuhan Meluas di Prancis

Pemerintah Prancis memperketat pengamanan dan membatasi demonstrasi setelah kerusuhan yang menyertai aksi protes pada 17 Oktober memicu penjarahan serta perusakan fasilitas publik. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan langkah tersebut setelah rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat intelijen, sementara aparat bersiap menghadapi demonstrasi lanjutan terkait lonjakan biaya hidup, dilansir dari Medcom.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan jumlah polisi yang dikerahkan pada Sabtu akan meningkat 20 persen dibandingkan pengerahan pada akhir pekan sebelumnya. Pemerintah juga menerapkan pembatasan lokasi demonstrasi di sejumlah kota, termasuk Paris dan Lyon, untuk mencegah terulangnya kekerasan.

Macron menegaskan pemulihan ketertiban menjadi prioritas pemerintah. Ia juga menyampaikan rencana melarang kelompok yang dianggap tidak memiliki legitimasi untuk menggelar demonstrasi.

"Prioritasnya adalah memulihkan ketenangan," ujar Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Macron dijadwalkan memimpin rapat dewan pertahanan pada Jumat bersama sejumlah menteri untuk menentukan kebijakan lanjutan terkait demonstrasi nasional yang direncanakan berlangsung pada Sabtu dan hari-hari berikutnya.

Dalam penilaiannya terhadap kerusuhan, Macron menyebut aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh kelompok politik tertentu yang menurutnya berupaya mengguncang pemerintahan republik.

"Dipimpin oleh kelompok ultra-kiri terorganisir yang bertujuan meruntuhkan republik," ujar Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Ia juga menuduh kelompok tersebut melakukan tindakan yang dianggap sebagai upaya menghasut perlawanan terhadap negara.

"Hasutan untuk melawan negara," ujar Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Macron menyatakan pemerintah akan menentukan "langkah-langkah selanjutnya" dalam rapat dewan pertahanan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Ia menegaskan tidak akan menetapkan status darurat meskipun pemerintah mengambil langkah keamanan tambahan.

Kerusuhan pada 17 Oktober terjadi di tengah demonstrasi besar yang diikuti lebih dari setengah juta orang untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Pemerintah mengakui polisi sempat kehilangan kendali ketika bentrokan, penjarahan, dan perusakan bangunan publik berlangsung.

Di Paris, demonstrasi mahasiswa pada Kamis tetap berlangsung dengan diikuti ratusan orang setelah pengadilan membatalkan larangan kepolisian melalui putusan darurat. Kelompok mahasiswa tersebut sebelumnya telah menggelar aksi selama empat minggu sebelum demonstrasi besar pada 17 Oktober.

Menanggapi pembatasan demonstrasi, pemimpin mahasiswa Coppelia Moreau menilai pemerintah membedakan kelompok pengunjuk rasa berdasarkan sikap aparat terhadap mereka.

"Pihak berwenang mencoba membedakan antara pengunjuk rasa yang 'baik' dan yang 'buruk'," ujar Coppelia Moreau, pemimpin mahasiswa.

Moreau menilai langkah pembatasan tersebut mengancam kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Ia menyampaikan kritik itu kepada wartawan setelah upaya pelarangan aksi mahasiswa dibatalkan pengadilan.

"Yang kita lihat adalah pemerintah yang sama sekali tidak menginginkan adanya demonstrasi. Hal ini bertentangan dengan hak untuk berdemonstrasi," ujar Coppelia Moreau, pemimpin mahasiswa.

Di Lyon, pemerintah daerah melarang semua bentuk demonstrasi pada Sabtu. Kota terbesar ketiga di Prancis itu mengalami penjarahan terhadap 200 hingga 300 toko pada akhir pekan sebelumnya, disertai pembakaran kantor pariwisata yang oleh wali kotanya digambarkan sebagai situasi penuh kekacauan.

"Kekacauan," ujar wali kota Lyon dalam menggambarkan situasi yang berlangsung selama berjam-jam.

Larangan demonstrasi juga diberlakukan di pusat kota Grenoble, Rouen, Le Havre, dan Toulon. Sementara itu, kepolisian Paris mengizinkan demonstrasi pada Sabtu di wilayah timur ibu kota dengan titik awal Bastille, tetapi melarang massa bergerak menuju pusat kota yang memiliki banyak toko dan bangunan publik penting.

Gerakan Rompi Kuning, yang bersama sejumlah serikat pekerja mengorganisasi demonstrasi terkait biaya hidup, menolak pembatasan tersebut. Benjamin Ball, pengelola peta daring yang menampilkan lokasi rencana demonstrasi Sabtu, menyampaikan penolakan terhadap kebijakan kepolisian.

"Kami tidak akan menyetujuinya," ujar Benjamin Ball, pengelola peta daring lokasi demonstrasi.

Di tengah situasi keamanan tersebut, Art Basel Paris mengumumkan penutupan lebih awal pada akhir pekan itu, dua hari sebelum jadwal semula. Penyelenggara pameran seni tersebut mengambil langkah itu menyusul rencana demonstrasi.

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengungkapkan pada Kamis bahwa sebanyak 2.700 orang telah ditangkap selama dan setelah kerusuhan akhir pekan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 217 orang ditahan, sedangkan 1.000 orang lainnya sedang menjalani proses hukum.

Pada Kamis, polisi juga menangkap seorang pria berusia 66 tahun terkait pembakaran balai kota Limoges yang dibangun pada abad ke-19. Seorang pria berusia 30-an tahun sebelumnya telah ditangkap pada Selasa dalam kasus yang sama.

Di tengah kritik politik terhadap penanganan kerusuhan, Marine Le Pen menilai Macron dan pemerintahannya terlalu lunak dalam menjaga ketertiban. Jean-Luc Melenchon, kandidat dari kelompok kiri jauh yang mendapat kritik pemerintah karena tidak secara tegas mengutuk kekerasan demonstrasi, menyalahkan tindakan aparat sebagai pemicu kerusuhan.

"Penindasan brutal tanpa henti," ujar Jean-Luc Melenchon, kandidat dari kelompok kiri jauh, dalam kritiknya terhadap tindakan pihak berwenang.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi dari partai-partai utama pada Kamis. Partai National Rally pimpinan Le Pen hanya mengirimkan seorang pejabat dengan jabatan lebih rendah, sementara Lecornu dijadwalkan bertemu para wali kota dan melanjutkan dialog dengan kelompok mahasiswa, serikat pekerja, serta federasi pengusaha pada Senin.