Prancis Perketat Pengamanan Hadapi Gelombang Demonstrasi

Pemerintah Prancis meningkatkan pengamanan di berbagai wilayah untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi yang berpotensi memicu kerusuhan. Langkah ini dilakukan setelah aksi penjarahan sebelumnya merusak sejumlah toko dan fasilitas publik, sementara ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup terus meningkat, dilansir dari Internasional. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan aparat keamanan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan ketertiban.

Pemerintah tidak ingin kerusuhan yang terjadi sekitar dua minggu sebelumnya kembali terulang. Dalam konferensi pers awal pekan ini, Nunez menjelaskan bahwa seluruh personel keamanan berada dalam kondisi siaga menghadapi demonstrasi yang dinilai memiliki risiko kerusuhan sangat tinggi.

"Semua personel telah disiagakan untuk memastikan respons yang sangat tegas terhadap segala bentuk gangguan," ujar Nunez.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 150 titik demonstrasi telah direncanakan di seluruh negeri. Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengimbau warga negaranya untuk menghindari lokasi aksi dan kawasan yang berpotensi dipadati massa. Pengadilan administratif tertinggi Prancis juga menolak gugatan serikat pekerja terhadap larangan demonstrasi di antara Place de la République dan Place de la Bastille, Paris. Sebagai alternatif, peserta aksi diarahkan menuju jalan-jalan utama di pinggiran timur ibu kota.

Aparat turut mengantisipasi kemungkinan penggunaan topeng Halloween untuk menyembunyikan identitas peserta yang berniat melakukan kerusuhan. Nunez menyebut peraturan yang berlaku memberikan kewenangan kepada polisi untuk melarang penutup wajah apabila terdapat ancaman terhadap ketertiban umum. Gelombang protes meningkat sejak akhir September, ketika pemerintahan minoritas Presiden Emmanuel Macron memulai pembahasan anggaran 2027. Pemerintah menghadapi tekanan untuk mengendalikan belanja negara karena utang publik mendekati 120% dari output ekonomi dan biaya pinjaman meningkat.

Pelajar kini bergabung dengan serikat pekerja serta gerakan Rompi Kuning yang kembali muncul. Mereka menuntut tindakan nyata untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, meskipun pemerintah telah menjanjikan reformasi pendidikan dan pengurangan beban biaya bahan bakar. Salah satu peserta aksi, Aaron Berthier de Grandry, siswa SMA berusia 15 tahun dari Nogent-sur-Marne, pinggiran Paris, berencana kembali mengikuti demonstrasi.

Ia menilai keterbatasan sumber daya yang dialami generasi muda dapat berdampak terhadap masa depan negara. "Saat saya kecil, saya diberitahu bahwa kaum muda adalah masa depan. Nah, jika kami, sebagai masa depan Prancis, kekurangan sumber daya, itu berarti Prancis pada akhirnya akan runtuh," ujar Aaron Berthier de Grandry.

Gelombang ketidakpuasan tersebut juga meluas ke sejumlah negara Eropa. Demonstrasi yang dipimpin kaum muda direncanakan berlangsung di lebih dari 30 kota di Jerman pada Sabtu.

Dampak kerusuhan sebelumnya turut membebani perekonomian Prancis. Kamar Dagang memperkirakan kerugian sektor ritel telah melampaui €1 miliar atau sekitar US$1,1 miliar. Perhitungan lain bahkan memperkirakan kerugian mencapai lebih dari dua kali lipat apabila kerusakan yang tidak diasuransikan dan kehilangan pendapatan turut diperhitungkan.

Sejumlah kawasan perbelanjaan di Paris masih memperlihatkan dampak kerusuhan. Beberapa toko yang sebelumnya menjadi sasaran penjarahan harus menutup jendela menggunakan papan kayu dan teralis pengaman, termasuk gerai merek mewah. Pemerintah juga melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang yang memungkinkan pelaku kerusuhan diwajibkan membayar ganti rugi hingga €10.000 atas kerusakan yang mereka timbulkan atau kerusakan kelompok yang dianggap menjadi bagian mereka.

Namun, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pengacara memperingatkan kebijakan tersebut berisiko membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan protes secara damai. Di tengah ketegangan politik, situasi ini turut memberikan keuntungan elektoral bagi Marine Le Pen yang memimpin sejumlah jajak pendapat menjelang pemilihan presiden April.

Tekanan terhadap pemerintah semakin besar setelah data ekonomi menunjukkan Prancis mengalami kontraksi pada kuartal ketiga. Sementara itu, sejumlah tokoh sentris yang berpotensi menggantikan Macron masih belum menunjukkan kesatuan politik.