Demonstrasi Prancis Meluas dan Serikat Pekerja Siapkan Mogok

Gelombang protes di Prancis meluas setelah sekitar 410.000 orang mengikuti demonstrasi nasional pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Para demonstran dan serikat pekerja menuntut respons pemerintah terhadap persoalan upah, biaya hidup, dan layanan publik, sekaligus menyiapkan aksi lanjutan serta mogok nasional pada 5 November, dilansir dari Internasional.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat jumlah peserta demonstrasi mencapai sekitar 410.000 orang. Untuk menjaga keamanan, pemerintah mengerahkan 70.000 personel polisi yang membantu membatasi kerusuhan dibandingkan aksi pada 17 Oktober.

Dalam pengamanan Sabtu tersebut, Kementerian Dalam Negeri melaporkan 1.314 orang ditangkap. Angka itu sekitar setengah dari jumlah penangkapan pada pekan sebelumnya, sedangkan sekitar 50 polisi mengalami luka-luka, jauh lebih sedikit dibandingkan lebih dari 1.000 personel yang terluka pada pekan sebelumnya.

Murielle Guilbert, salah satu pemimpin federasi serikat pekerja sayap kiri Solidaires, menilai ketidakpuasan masyarakat telah berkembang melampaui kalangan mahasiswa yang memulai aksi protes bulan sebelumnya.

"Kami melihat akumulasi kemarahan," ujar Murielle Guilbert kepada BFM TV.

Menurut Guilbert, keluhan mahasiswa, pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan kelompok masyarakat lainnya semakin menyatu dalam gerakan protes. Solidaires mendorong masyarakat melanjutkan demonstrasi pada akhir pekan berikutnya.

"Kami menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan pada Sabtu pekan depan," ujar Guilbert.

Serikat guru SUD Education menyatakan akan mengikuti demonstrasi pada 31 Oktober. Sementara itu, serikat pekerja besar CGT dijadwalkan menentukan sikapnya pada pekan ini, menjelang rencana mogok kerja nasional pada 5 November.

Gerakan Rompi Kuning, yang muncul pada 2018 untuk menentang pajak bahan bakar, turut menyerukan demonstrasi besar-besaran pada Sabtu berikutnya. Rencana aksi tersebut mencakup kegiatan duduk bersama di depan balai kota dan Gedung Majelis Nasional Prancis.

Aktivis Azelma Sigaux menggambarkan kemarahan masyarakat telah menyebar ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari lembaga pendidikan hingga tempat kerja.

"Ada kemarahan di negara ini. Kemarahan itu semakin meluas di sekolah dan universitas, di bundaran jalan, di lingkungan permukiman, di lahan pertanian, dan di tempat kerja," kata Azelma Sigaux kepada wartawan.

Tekanan terhadap pemerintah meningkat ketika kemampuan keuangan negara untuk memenuhi tuntutan masyarakat semakin terbatas. Pada 2019, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih memiliki ruang fiskal untuk mengurangi beban biaya bahan bakar sebagai respons terhadap gerakan Rompi Kuning.

Tujuh tahun kemudian, kondisi keuangan publik yang semakin tertekan membatasi ruang pemerintah untuk memberikan konsesi. Masa jabatan Macron dijadwalkan berakhir pada April mendatang, sementara partai berhaluan tengah yang dipimpinnya tidak lagi memiliki mayoritas untuk meloloskan undang-undang penting.

Pemerintah telah membuka pembicaraan dengan serikat pekerja dan perwakilan mahasiswa untuk meredakan krisis. Namun, Guilbert menilai langkah yang ditawarkan belum menjawab tuntutan para demonstran.

"Kami sama sekali belum menerima tanggapan dari pemerintah ini," ujar Guilbert.

Di tengah persiapan demonstrasi berikutnya, serikat polisi memperingatkan keterbatasan jumlah personel untuk mempertahankan pengerahan aparat berskala besar dalam jangka panjang. Meski 70.000 personel dikerahkan pada Sabtu, bentrokan sporadis tetap terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris dan Marseille.

Ketegangan juga terjadi di negara Eropa lainnya. Pada Sabtu, polisi Belgia menggunakan gas air mata dan semprotan merica saat bentrok dengan demonstran antipemerintah di Brussel. Di Albania, demonstrasi damai yang dimulai pada akhir Mei berubah menjadi kerusuhan pada bulan ini, sementara bentrokan juga berlangsung di sejumlah kota di Italia selama dua pekan berturut-turut.