Kerusuhan Prancis Perburuk Krisis Politik Emmanuel Macron

Kerusuhan yang melanda Prancis pada Sabtu (17/10/2026) memperburuk krisis politik Presiden Emmanuel Macron menjelang enam bulan terakhir masa jabatannya. Penjarahan toko, pembakaran bangunan, dan perusakan fasilitas publik meningkatkan tekanan terhadap pemerintah yang menghadapi keterbatasan anggaran, melemahnya dukungan politik, serta kesulitan memulihkan ketertiban, dilansir dari Internasional.

Krisis tersebut membatasi kemampuan Macron merespons kemarahan masyarakat. Berbeda dengan gerakan Rompi Kuning pada 2018–2019, ketika pemerintah memberikan konsesi bernilai miliaran euro, kondisi keuangan negara dan parlemen yang terpecah kini mempersempit pilihan kebijakan presiden.

Sejumlah mantan sekutu Macron menyalahkan keputusannya menggelar pemilihan parlemen dini pada 2024. Langkah tersebut dinilai memperlemah posisi politik pemerintah dan memperpanjang kebuntuan menjelang akhir masa kepresidenannya.

Loïc Kervran, mantan anggota parlemen dari kubu Macron, menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran panjang bagi pemerintahan presiden.

"Akhir masa jabatan ini merupakan penderitaan yang berlangsung perlahan," tulis Loïc Kervran melalui platform X.

Ia juga mengkritik keputusan Macron membubarkan parlemen pada 2024 dan menilai langkah itu sebagai kesalahan politik besar.

"Presiden telah melumpuhkan negara dengan keputusannya yang absurd untuk membubarkan parlemen pada 2024. Bisa dibilang, itu merupakan keputusan terburuk dalam sejarah Republik Kelima," ujar Loïc Kervran.

Kondisi politik tersebut berpotensi menguntungkan Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally yang menjadi salah satu kandidat kuat dalam persaingan menuju pemilihan presiden Prancis 2027. Ketidakpuasan terhadap standar hidup dan kekhawatiran mengenai keamanan dapat memperbesar dukungan bagi oposisi.

Jean-Baptiste Moreau, mantan anggota parlemen dari kubu Macron, menilai Le Pen berada dalam posisi politik yang menguntungkan tanpa harus mengeluarkan upaya kampanye besar.

"Le Pen tidak lagi perlu mengeluarkan uang untuk berkampanye," kata Jean-Baptiste Moreau kepada Reuters.

Moreau menggunakan perumpamaan jalan raya untuk menggambarkan besarnya peluang politik Le Pen menjelang pemilihan presiden berikutnya.

"Jalan di depannya bukan sekadar terbuka lebar, melainkan seperti jalan raya dengan enam jalur," ujar Moreau.

Pada Minggu (18/10/2026), Le Pen menyampaikan video kepada masyarakat dengan menggambarkan pemerintahan Macron sebagai kekuasaan yang semakin rapuh. Ia memosisikan dirinya sebagai tokoh yang mampu memulihkan ketertiban di tengah gejolak sosial.

Sementara itu, Macron menyampaikan pidato kepada masyarakat tanpa mengumumkan langkah konkret yang signifikan maupun menetapkan status darurat nasional. Penjarahan dan kerusuhan berlanjut hingga malam kedua, termasuk di kawasan elite Paris.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu kemudian mengumumkan penerapan jam malam lokal pada Senin (19/10/2026). Pemerintah juga menghadapi kritik dari Édouard Philippe, mantan perdana menteri yang tengah mempersiapkan pencalonan presiden.

Philippe menyampaikan kekecewaannya terhadap respons Macron setelah mendengarkan pidato presiden pada malam sebelumnya.

"Bapak Presiden, saya mendengarkan pidato Anda tadi malam," tulis Édouard Philippe melalui X.

Ia menilai masyarakat mengharapkan keputusan yang lebih tegas untuk menangani gangguan keamanan.

"Saya, seperti jutaan warga Prancis lainnya, lebih mengharapkan keputusan dan langkah nyata untuk memulihkan ketertiban," tulis Philippe.

Philippe kemudian menegaskan tuntutannya terhadap kepemimpinan nasional di tengah krisis.

"Negara kita membutuhkan kepemimpinan yang tegas," tambah Philippe.

Meski mengkritik Macron, Philippe masih menghadapi tantangan untuk melepaskan diri dari keterkaitannya dengan pemerintahan saat ini. Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon mulai mengunggulinya dalam persaingan untuk lolos ke putaran kedua pemilihan presiden, yang berpotensi memperbesar peluang Le Pen apabila tren tersebut bertahan.

Tekanan terhadap Macron juga meningkat akibat persoalan keamanan dan kondisi keuangan negara. Pada Senin, kantor kepresidenan mengumumkan bahwa Macron menolak pengunduran diri menteri dalam negerinya serta memerintahkan evaluasi terhadap dugaan kelemahan pengumpulan informasi intelijen dan kesiapan kepolisian menghadapi kerusuhan.

Gejolak tersebut menambah risiko politik bagi Prancis di tengah kekhawatiran investor mengenai peningkatan utang dan kesulitan mengendalikan defisit anggaran, yang termasuk salah satu terbesar di kawasan zona euro. Pemerintah menghadapi dilema antara tuntutan pasar obligasi untuk menahan belanja negara dan desakan masyarakat terhadap perubahan kebijakan.

Di tengah kritik agar tetap berada di Prancis, Macron tiba di Kuwait pada Senin sebagai bagian dari kunjungan ke negara-negara Teluk. Ia menyebut perjalanan itu bertujuan mengamankan pasokan bahan bakar dan meredakan sebagian tekanan ekonomi yang turut mendorong meningkatnya jumlah demonstran.

Kunjungan tersebut berlangsung setelah foto Macron menghadiri konser Céline Dion bersama istrinya, Brigitte, pada Jumat malam beredar di media sosial. Foto-foto itu menjadi sasaran ejekan karena muncul hanya beberapa jam sebelum kerusuhan pecah.

Kekecewaan di kalangan pendukung Macron turut memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran dirinya sebelum masa jabatan berakhir. Moreau, yang berbicara dengan Macron pada Minggu, mengaku telah menyarankan presiden mempertimbangkan pengunduran diri secara tertib untuk memecah kebuntuan politik.

Moreau menilai keputusan tersebut perlu dipertimbangkan demi kepentingan negara, meskipun ia mengakui Macron bukan sosok yang mudah menyerah.

"Dia tidak ingin menyerah, karena itu bukan karakternya. Namun, demi kepentingan negara, itulah yang seharusnya dia lakukan," kata Moreau.