Demonstrasi Prancis Meluas dan Berujung Kerusuhan di Sejumlah Kota

Ketidakpuasan terhadap pendidikan, kenaikan biaya hidup, dan penurunan kualitas layanan publik mendorong sekitar 550.000 orang turun ke jalan di berbagai kota Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Dilansir dari Internasional, aksi tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan pembakaran kendaraan, penjarahan toko, perusakan fasilitas umum, serta bentrokan dengan polisi.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat jumlah peserta demonstrasi mencapai sekitar 550.000 orang. Sementara itu, Perdana Menteri Sébastien Lecornu melaporkan sedikitnya 1.200 orang telah ditangkap dalam gelombang kerusuhan tersebut, berdasarkan laporan awal yang dikutip BBC pada 17 Oktober 2026.

Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan kelompok demonstran yang melakukan kekerasan. Kerusuhan serupa juga dilaporkan terjadi di Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble, dan sejumlah kota lainnya.

Gelombang protes bermula pada September 2026 di sebuah sekolah menengah di Créteil, kawasan tenggara Paris. Para pelajar mempersoalkan kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta kerusakan fasilitas sekolah.

Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kebocoran atap, kerusakan plafon, dan kekurangan furnitur yang layak. Para siswa juga mengeluhkan ruang kelas yang terlalu panas saat gelombang panas dan terlalu dingin pada musim dingin.

Selain kondisi bangunan dan kekurangan guru, para pelajar menyoroti panjangnya jam sekolah serta sistem penerimaan mahasiswa melalui Parcoursup yang mereka nilai rumit dan tidak adil. Aksi mogok belajar, blokade sekolah, dan demonstrasi kemudian menyebar ke sejumlah kota.

Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray mengumumkan pada 8 Oktober 2026 rencana penempatan sekitar 3.000 guru pengganti di sekolah menengah yang paling membutuhkan. Namun, langkah tersebut belum menghentikan demonstrasi yang terus meluas.

Seiring bertambahnya peserta, tuntutan demonstran meluas ke persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kenaikan harga bahan bakar, mahalnya kebutuhan pangan, dan memburuknya layanan sosial turut menjadi keluhan masyarakat.

Konfederasi Umum Buruh atau Confédération Générale du Travail (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, ikut mendukung aksi tersebut. Gerakan ini juga mendapat dukungan kelompok yang terinspirasi oleh gerakan rompi kuning, yang sebelumnya muncul pada 2018 untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat dan memperburuk ketimpangan.

Di Paris, sebagian besar demonstrasi pada siang hari berlangsung damai. Namun, situasi memburuk menjelang sore hingga malam setelah sejumlah kelompok melakukan pembakaran, penjarahan, dan perusakan bangunan serta kendaraan.

Di Lyon, kebakaran melanda kantor pariwisata kota. Wali Kota Lyon Gregory Doucet menyebut kejadian tersebut sebagai tragedi.

Di Marseille, sejumlah toko dan kantor polisi mengalami kerusakan, sementara sebagian demonstran dilaporkan memasuki lobi balai kota. Kerusakan bangunan juga terjadi di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence.

Di Limoges, kebakaran besar melanda balai kota hingga menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh. Sementara itu, seorang pemuda di Saint-Étienne mengalami luka serius pada tangannya setelah terkena ledakan benda kecil, menurut laporan mengenai insiden tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan sejumlah aksi kekerasan dilakukan secara terarah oleh kelompok bertopeng. Bentuk kekerasan yang dilaporkan mencakup serangan terhadap polisi, penjarahan toko, dan perusakan bangunan publik.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam tindakan kekerasan tersebut. Pemerintah Prancis menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, tetapi pembakaran, penjarahan, dan penyerangan harus diproses sesuai hukum.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengecam perusakan dan penjarahan di sejumlah kota. Ia mendesak agar pelaku kekerasan, termasuk mereka yang menyerang kantor pemerintahan dan tempat usaha, dimintai pertanggungjawaban.

Pemerintah Prancis kini menghadapi dua persoalan yang berjalan bersamaan, yakni pemulihan ketertiban setelah kerusuhan dan penanganan tuntutan masyarakat mengenai pendidikan, ketimpangan sosial, biaya hidup, serta kualitas layanan publik.