KPK Lanjutkan Penyidikan Korupsi Pengadaan BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), menggantikan Suharyanto.

Dilansir dari Nasional, KPK masih memusatkan penyidikan pada lima tersangka yang telah ditetapkan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pergantian Kepala BNPB tidak menghentikan proses hukum. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk melengkapi konstruksi perkara.

“Terkait dengan pergantian tersebut, tentu itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB, masih terus berprogres,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Menurut Budi, langkah penyidikan berikutnya mencakup penggeledahan serta pemanggilan saksi dan pihak terkait. KPK belum memastikan apakah Suharyanto akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Yang pasti saat ini penyidik masih fokus dulu terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

KPK tetap membuka kemungkinan memperluas perkara apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain. Lima tersangka berasal dari unsur BNPB dan pihak swasta.

“Saat ini pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lima orang, satu merupakan PPK, kemudian dua orang merupakan tenaga ahli atau staf khusus di BNPB, kemudian dua orang lainnya merupakan pihak swasta,” ungkap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam operasi itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, serta aset kripto bernilai miliaran rupiah.