KPK Tak Terapkan Pasal Ancaman Mati dalam Kasus Dana BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menerapkan pasal yang membuka kemungkinan hukuman mati terhadap tersangka dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Jumat (16/10/2026), KPK menjelaskan keterbatasan waktu penetapan tersangka setelah operasi tangkap tangan menjadi salah satu pertimbangan penyidik.

Ketentuan yang tidak diterapkan tersebut adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengatur ancaman pidana bagi perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 4 hingga 20 tahun serta denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Ayat keduanya memungkinkan pidana mati dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan maupun kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya berupa penjara seumur hidup atau penjara selama 1 hingga 20 tahun dan denda Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar.

Penjelasan undang-undang menyebut keadaan tertentu sebagai kondisi yang dapat memberatkan hukuman pelaku korupsi. Kondisi tersebut mencakup korupsi terhadap dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa proses penanganan perkara yang bermula dari penyelidikan tertutup dan berujung pada operasi tangkap tangan membatasi waktu penyidik untuk menentukan status perkara.

"Untuk penerapan kenapa tidak Pasal 2, Pasal 3, ya, tentunya rekan-rekan tahu bahwa kegiatan penyelidikan tertutup, dan kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, tentunya KPK hanya mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

Taufik menyebut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru mengharuskan penyidik segera menetapkan tersangka ketika penyelidikan tertutup berujung pada penangkapan tangan. Menurut dia, kondisi tersebut turut memengaruhi pemilihan pasal berdasarkan bukti yang tersedia.

Dalam perkara ini, KPK akhirnya menerapkan Pasal 12 huruf i yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Taufik menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang ditemukan.

"Sehingga dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, kita hanya, setelah dilaporkan ekspos, menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan," ungkap Taufik.

Ia juga memaparkan adanya dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa dengan penyelenggara negara maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan Kepala BNPB.

"Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa itu kemudian juga terafiliasi beberapa perusahaan dengan pihak penyelenggara negara dan saudara atau masih ada hubungan atau orang kepercayaan dari Kepala Badan BNPB," imbuhnya.

Menurut KPK, dana siap pakai yang diduga diselewengkan semestinya digunakan untuk menangani sejumlah bencana di Indonesia. Peruntukannya meliputi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

KPK membagi perkara tersebut menjadi dua klaster. Nama-nama yang disebut sebagai tersangka dalam klaster pertama ialah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Bima Setiawan selaku tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli Suharyanto.

Dalam klaster kedua, KPK mencantumkan Richard Erlangga sebagai tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit sebagai kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan sebagai pihak swasta.