KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Dana BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu (14/10/2026). KPK menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran bencana dan mengamankan uang tunai Rp1,4 miliar serta logam mulia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan penyidik menemukan dugaan pengondisian pengadaan dengan pihak swasta melalui mekanisme yang seharusnya mengikuti ketentuan penggunaan dana siap pakai.

"Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ujar Setyo Budiyanto.

Setyo mengatakan dugaan penyimpangan tersebut melibatkan kerja sama antara oknum pejabat dan penyedia jasa. KPK masih mendalami jumlah dana yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujar Setyo Budiyanto.

KPK menyebut praktik tersebut diduga berlangsung sejak sekitar 2022 hingga 2026. Setyo menyatakan penggunaan dana siap pakai memang ditujukan untuk kebutuhan darurat saat bencana, tetapi dugaan pelanggaran terjadi dalam proses pengadaan.

"Ya jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bencana, dana siap pakai ini digunakan tentu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, ya yang sifatnya darurat gitu. Mungkin ya pasti banyak hal yang berhubungan dengan bencana," ujar Setyo Budiyanto.

Lima tersangka yang ditetapkan KPK adalah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Bima Setiawan selaku tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli Suharyanto.

Setyo menyebut penetapan Bima Setiawan dilakukan berdasarkan proses hukum tanpa mempertimbangkan hubungan keluarganya dengan Kepala BNPB.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Setyo Budiyanto.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan meminta seluruh pihak tetap memegang asas praduga tak bersalah.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Berton S.P Panjaitan.

BNPB juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta memberikan data yang diperlukan penyidik. KPK sebelumnya mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB sebelum menetapkan lima tersangka.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujar Berton S.P Panjaitan.