KPK Periksa Wabup dan Sekda Bogor dalam Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan memeriksa sejumlah pejabat daerah. Pemeriksaan berlangsung di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (30/10), untuk mendalami dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah serta penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan adalah Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (ADR). KPK juga memanggil Sekretaris Daerah Bogor Ajat Rochmat Jatnika sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan Ade Ruhandi merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya, wakil bupati tersebut tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada pekan sebelumnya.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini Jumat (30/10), penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi, ADR, Wakil Bupati Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.

Selain Ade Ruhandi dan Ajat Rochmat Jatnika, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Bogor atau Kepala Bappenda periode 2022-2025 Arif Rahman. Dua saksi lainnya adalah staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Sesilia Windy dan ADC Bupati Bogor Gilang Windu.

Budi menjelaskan pemilihan kantor kepolisian sebagai lokasi pemeriksaan berkaitan dengan kebutuhan penyidik dalam mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung perkara.

"Untuk efektivitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor," ujar Budi Prasetyo.

Sebelum pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut, KPK telah meminta keterangan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Pemeriksaan itu juga merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK sebelumnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Mekanisme tersebut memungkinkan penyidik menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait sebelum menetapkan tersangka.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan bahwa lembaganya belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.

"KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum," ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (22/8) dini hari.

Achmad juga menyampaikan bahwa proses penyidikan masih berjalan sehingga KPK belum dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang diduga terlibat maupun konstruksi perkara secara terperinci.

"Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkaranya seperti apa," sambung Achmad Taufik Husein.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.