KPK Gelar Ekspose OTT BNPB untuk Tentukan Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menggelar ekspose terkait Operasi Tangkap Tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Selasa 13/10/2026. Dilansir dari Nasional, langkah ini dilakukan untuk menentukan konstruksi perkara dan peran pihak terkait. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ekspose dilakukan setelah proses pendalaman.

Hasil pembahasan itu akan menjadi dasar penyampaian informasi resmi mengenai perkara tersebut. "Karena kita juga sedang melakukan pendalaman, dan malam ini juga kita akan tentunya melakukan rapat dan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lebih jelas setelah kita melakukan ekspose dan nanti akan disampaikan secara resmi di konferensi pers," ujar Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Asep menjelaskan ekspose diperlukan untuk menentukan susunan perkara dan pihak yang terlibat dalam OTT BNPB. KPK meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan sebelum informasi lanjutan disampaikan.

"Ekspose itu nanti akan menentukan seperti apa konstruksi perkaranya. Kemudian juga siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya," ujar Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. KPK menilai penyampaian informasi sebelum ekspose berisiko menimbulkan kekeliruan apabila hasil keputusan berbeda. Asep menyampaikan hal tersebut terkait proses pendalaman yang masih berlangsung.

"Nanti kalau keputusannya berbeda dengan yang diekspos, itu akan tidak hanya saya yang dirugikan. Masyarakat sebagai penerima informasi akan dirugikan," ujar Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa 13/10/2026. Setyo menyampaikan beberapa pihak telah diamankan dan dimintai keterangan, tetapi identitas mereka belum diungkap.

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," ujar Setyo. Setyo belum menjelaskan pejabat yang diamankan maupun perkara korupsi yang didalami dalam OTT tersebut. KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak terkait.