Korlantas Polri Tekankan Kepatuhan Pengendara dalam Operasi Patuh 2026

Korlantas Polri mengingatkan pengendara sepeda motor dan mobil agar mematuhi aturan lalu lintas serta melengkapi perlengkapan keselamatan selama Operasi Patuh 2026. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketertiban berkendara sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan pelanggaran hukum, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Minggu (25/10/2026).

Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pelanggaran yang ditindak. Perubahan perilaku masyarakat agar semakin tertib dan patuh menjadi sasaran utama pelaksanaan operasi tersebut.

Aries menjelaskan bahwa operasi lalu lintas perlu mendorong kesadaran hukum masyarakat, bukan sekadar meningkatkan jumlah penindakan.

"Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas," ujar Aries dalam keterangan resmi.

Selain mengingatkan pentingnya kepatuhan, ketentuan mengenai sanksi pelanggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Besaran denda yang disebutkan merupakan ancaman maksimal berdasarkan pasal terkait, bukan nominal yang otomatis dikenakan kepada setiap pelanggar.

Untuk pelanggaran sabuk keselamatan dan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), Pasal 289 dan Pasal 291 ayat (1) menetapkan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Ketentuan helm juga berlaku bagi pengendara yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm sesuai aturan.

Penggunaan ponsel atau aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika mengemudi dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 283, berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000.

Sementara itu, pelanggaran rambu dan marka jalan, melawan arus, serta memasuki jalur busway tanpa hak dapat dikenai sanksi sesuai unsur pelanggaran yang terbukti. Berdasarkan Pasal 287 ayat (1), ancamannya berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Menerobos lampu merah juga diancam kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000 berdasarkan Pasal 287 ayat (2). Untuk pelanggaran batas kecepatan, Pasal 287 ayat (5) menjadi salah satu ketentuan yang mengatur sanksinya.

Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang berdasarkan Pasal 292. Adapun parkir di trotoar yang mengganggu fasilitas pejalan kaki dapat dikenai sanksi apabila memenuhi unsur Pasal 275 ayat (1), yakni kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak ditetapkan Polri juga termasuk pelanggaran. Pasal 280 UU LLAJ mengatur ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000 bagi pengemudi kendaraan yang tidak memasang TNKB sesuai ketentuan.

Untuk pembayaran denda tilang elektronik, pelanggar perlu mengonfirmasi pelanggaran setelah menerima surat konfirmasi. Berdasarkan informasi yang diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, konfirmasi harus dilakukan dalam delapan hari, sedangkan batas pembayaran denda tilang online adalah 15 hari sejak tanggal pelanggaran.

Setelah konfirmasi, pelanggar akan menerima informasi melalui surat elektronik mengenai tanggal dan lokasi pengadilan, serta pesan singkat berisi kode BRIVA untuk pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, mobile banking, internet banking, atau mesin EDC BRI, maupun melalui bank lain menggunakan kode bank BRI 002 dan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang.

Pada setiap metode pembayaran, pelanggar perlu memastikan nomor pembayaran dan nominal denda sesuai ketentuan. Bukti transaksi harus disimpan dan ditunjukkan kepada petugas untuk proses pengambilan barang bukti yang disita.