Polisi Sasar Pelat Nomor Kendaraan dalam Operasi Patuh 2026

Pengendara yang tidak memasang atau sengaja memanipulasi pelat nomor kendaraan menjadi sasaran Operasi Patuh 2026 yang berlangsung hingga 8 November 2026. Langkah ini menyasar pelanggaran di jalan raya, termasuk upaya menghindari tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dengan ancaman sanksi berupa kurungan maksimal dua bulan atau denda Rp 500 ribu, dilansir dari Detik Oto. Berdasarkan informasi TMC Polda Metro Jaya di Instagram, terdapat 11 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Patuh 2026.

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan termasuk dalam daftar tersebut. Pelanggaran yang ditemukan meliputi tidak memasang pelat nomor di bagian depan atau belakang kendaraan, menutupinya dengan lakban, masker, maupun stiker, serta menggunakan pelat yang dimanipulasi. Praktik tersebut dapat menghambat identifikasi kendaraan oleh petugas dan kamera ETLE.

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memasang TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggar dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Ketentuan berbeda terdapat dalam Pasal 288 Ayat 1 UU LLAJ, yang mengatur kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian. Pelanggaran tersebut juga diancam kurungan maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan bahwa manipulasi pelat nomor memiliki sejumlah motif. Salah satunya adalah menghindari penindakan melalui sistem tilang elektronik.

"Pengendara sengaja mengubah satu-dua angka/huruf, melepas TNKB belakang, atau menggunakan penutup akrilik gelap agar kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak dapat membaca karakter pelat secara presisi," ujar Djoko Setijowarno. Menurut Djoko, manipulasi tersebut juga dapat berkaitan dengan upaya menghindari penagihan cicilan kendaraan bermotor. Penggunaan pelat palsu atau penutupan TNKB bisa dilakukan untuk mengelabui penagih utang di lapangan agar kendaraan tidak disita.

Djoko juga menjelaskan bahwa pelat nomor palsu atau pelat yang disamarkan dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas kendaraan sebelum tindak pidana lain. Kejahatan yang disebutnya mencakup pencurian kendaraan bermotor, penipuan, tabrak lari, hingga pembegalan. Selain sanksi berdasarkan aturan lalu lintas, pembuatan pelat nomor palsu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana terkait pemalsuan.

Djoko menjelaskan bahwa pelat yang sengaja dibuat sendiri dan tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri untuk menyesatkan petugas atau masyarakat dapat dikaitkan dengan Pasal 263 KUHP. "Ada juga indikasi Tindak Pidana Pemalsuan (KUHP). Jika pelat nomor sengaja dibuat baru/palsu dan tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri untuk menyesatkan petugas atau publik, tindakan tersebut berpotensi dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun," ujar Djoko Setijowarno.