Korlantas Polri Bidik 11 Pelanggaran dalam Operasi Patuh 2026

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menargetkan 11 jenis pelanggaran dalam Operasi Patuh 2026 yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 8 November 2026. Penindakan dilakukan melalui kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan mekanisme lainnya, disertai edukasi untuk meningkatkan kepatuhan pengendara, dilansir dari Detik Oto.

Jenis pelanggaran yang menjadi sasaran meliputi tidak memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan ponsel saat berkendara, melanggar marka dan rambu, menerobos lampu merah, serta melampaui batas kecepatan.

Sasaran lainnya adalah berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, menerobos jalur busway, parkir di trotoar, serta menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai aturan. Daftar yang dipublikasikan Korlantas juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas lainnya sebagaimana tercantum dalam pengawasan ETLE.

Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menekankan bahwa operasi tersebut mengutamakan perubahan perilaku pengendara, bukan banyaknya penindakan. Pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis menjadi bagian dari pelaksanaan operasi.

"Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas," ujar Aries pada Jumat (23/10), dikutip dari Antara.

Menurut Korlantas Polri, kegiatan operasi mencakup sosialisasi keselamatan, edukasi safety riding dan safety driving, penegakan hukum berbasis ETLE, serta teguran simpatik. Pengawasan internal juga diterapkan untuk menjaga profesionalisme petugas selama penindakan berlangsung.

Untuk pelanggaran TNKB yang tidak sesuai ketentuan, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menetapkan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Pasal 288 ayat 1 mengatur ancaman serupa bagi kendaraan yang tidak dilengkapi STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian.

Pengendara yang melawan arus atau melanggar marka dan rambu dapat dikenai Pasal 287, dengan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Sanksi untuk pelanggaran batas kecepatan juga diatur dalam Pasal 287 ayat 5 dengan ancaman yang sama.

Bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm berstandar SNI, Pasal 291 ayat 1 menetapkan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Sementara itu, penggunaan ponsel yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi dapat dijerat Pasal 283, dengan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000.

Pasal 289 UU LLAJ mengatur kewajiban menggunakan sabuk pengaman, dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Pelanggaran kapasitas penumpang sepeda motor, yakni berboncengan lebih dari satu orang, juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 292 berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Parkir di trotoar yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki dapat dikenai Pasal 275 ayat 1, dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Adapun pelanggaran terhadap rambu atau marka, termasuk menerobos jalur busway, dapat dikenai Pasal 287 ayat 1 dengan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Detik Oto juga melaporkan bahwa tilang manual masih dapat diberlakukan selama operasi. Polda Jawa Timur akan menjalankan Operasi Patuh Semeru dan kembali menerapkan tilang manual pada pekan kedua pelaksanaan.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, setiap penindakan diwajibkan disertai dokumentasi video. Korlantas Polri juga menegaskan bahwa penindakan berupa tilang harus didampingi personel Provos sebagai pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan.