Komdigi Tangani 5,15 Juta Konten Negatif hingga September 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani 5,15 juta konten negatif selama pemerintahan Prabowo Subianto, terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Menurut laporan Detik iNET, sebanyak 4,03 juta konten di antaranya berkaitan dengan perjudian daring. Pemerintah memperluas penindakan dari penghapusan konten hingga pemutusan aliran transaksi yang mendukung aktivitas tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, penghapusan konten dan pemblokiran situs belum cukup untuk menghentikan aktivitas perjudian daring. Komdigi juga berupaya membatasi jalur transaksi dan aliran dana yang menopang ekosistem perjudian.

"Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, seperti dikutip dari laman resmi Komdigi.

Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Komdigi menangani 2.087.109 konten perjudian daring. Berdasarkan data kementerian, sebanyak 1.809.358 konten berasal dari situs web dan alamat IP, 122.366 dari layanan berbagi berkas, serta 92.322 dari platform Meta.

Penanganan lainnya mencakup 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 di X, 1.882 melalui Telegram, serta 1.166 di TikTok. Komdigi juga memperkuat pengawasan penyelenggara platform digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Pada Februari 2025 hingga 11 September 2026, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani melalui mekanisme SAMAN, menurut data Komdigi.

Meutya menyatakan keberhasilan pemberantasan perjudian daring perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya jumlah konten yang dihapus. Pemerintah turut memperhatikan tingkat paparan, kemudahan akses, aktivitas transaksi, dan kerugian pengguna.

"Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya," kata Meutya.

Di luar perjudian daring, Komdigi menangani pornografi, penipuan, dan berbagai konten ilegal lainnya. Menurut laporan Antara, kementerian menangani 4.198.606 konten negatif pada 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026, terdiri atas 3.292.203 konten perjudian daring, 798.181 konten pornografi, dan 41.494 konten penipuan.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyebut penanganan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Ia menekankan bahwa angka penindakan mencerminkan pelaksanaan tugas pemerintah terhadap konten ilegal.

"Pencapaian angka 4,1 juta konten ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif konten ilegal," kata Alexander Sabar, seperti diberitakan Antara.

Komdigi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga menangani 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif selama Januari hingga Agustus 2026. Penindakan ini menyasar informasi lowongan yang berpotensi menipu pencari kerja.

Meutya mengingatkan pentingnya memeriksa keaslian informasi rekrutmen sebelum menyerahkan data pribadi. Ia meminta masyarakat memastikan sumber lowongan berasal dari kanal resmi.

"Masyarakat juga harus memastikan informasi lowongan kerja berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data," ujar Meutya.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya turut menyoroti penyebaran foto dan video yang tidak disertai konteks memadai. Konten lama yang diunggah kembali tanpa informasi waktu, lokasi, dan sumber dapat memicu kesalahpahaman.

"Masyarakat perlu makin kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jangan langsung mempercayai, apalagi menyebarkan foto atau video demonstrasi sebelum memastikan waktu, lokasi, dan sumbernya," kata Fifi Aleyda Yahya.

Fifi menyarankan pemeriksaan tanggal unggahan, sumber informasi, dan perbandingan dengan pemberitaan media massa yang kredibel. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penyebaran informasi di ruang digital.

"Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi penyebaran informasi yang tidak benar justru dapat merugikan masyarakat luas," kata Fifi.

"Karena itu, mari bersama-sama menjaga ruang digital tetap informatif, damai, dan bertanggung jawab," tambah Fifi.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar menjelaskan bahwa penghapusan akun atau konten merupakan kewenangan teknis penyelenggara sistem elektronik atau pemilik platform. Masyarakat dapat menggunakan fitur pelaporan pada platform terkait atau menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi pemerintah.

Salah satu saluran yang tersedia ialah AduanKonten.id, yang menerima laporan mengenai situs web, URL, akun media sosial, aplikasi, dan perangkat lunak yang diduga memuat konten negatif. Kategori laporan mencakup perjudian daring, penipuan, pornografi, kekerasan, berita bohong, serta konten yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pelapor perlu memasukkan tautan konten, mengisi informasi pengaduan, menjelaskan dugaan pelanggaran, dan menyertakan bukti pendukung seperti tangkapan layar. Nomor laporan dapat disimpan untuk memantau status penanganan, sementara setiap aduan akan diperiksa terlebih dahulu guna menentukan apakah konten memenuhi kriteria pelanggaran.