Komdigi Dorong Regulasi Digital Terprediksi untuk Investasi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong terciptanya iklim investasi digital yang lebih kondusif melalui aturan yang terprediksi dan persaingan usaha yang adil, dilansir dari Detik iNET.

Pemerintah menilai kepastian regulasi penting agar investor dapat memahami arah kebijakan sebelum mengembangkan bisnis digital di Indonesia. Masukan industri juga akan dilibatkan dalam penyusunan aturan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut kepastian regulasi dan fair competition menjadi dua fokus pemerintah untuk menarik investasi sekaligus memperkuat ekosistem digital nasional.

Dalam agenda Bali Tech Week 2026, Meutya menjelaskan bahwa penyusunan aturan perlu membuka ruang dialog dengan pelaku industri agar kebijakan yang diterbitkan dapat diprediksi.

"Kami juga memastikan bahwa dalam event ini kita ingin mendapat banyak masukan mengenai regulasi. Jadi regulasi kita ingin hadir dengan masukan banyak pihak termasuk industri, sehingga regulasi yang akan kita keluarkan adalah regulasi yang tidak membuat kaget, regulasi yang terprediksi dan sehingga investor akan nyaman," ujar Meutya di Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (14/10/2026).

Selain menarik modal asing, pemerintah juga menargetkan terciptanya kesempatan yang setara bagi perusahaan rintisan dan pengusaha lokal dalam mengembangkan bisnis digital.

Meutya menegaskan persaingan usaha yang sehat diperlukan agar seluruh pelaku usaha dapat berkontribusi dalam pembangunan transformasi digital Indonesia.

"Yang kedua adalah Indonesia memastikan fair competition. Jadi ini untuk keadilan termasuk tidak hanya investor bagi investor asing ya, keadilan bagi startup lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang juga ingin kemudian berjibaku mengisi pembangunan transformasi digital di Indonesia," katanya.

Menurut Meutya, investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga membutuhkan ekosistem bisnis digital yang sehat dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan digital.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan regulasi dapat diterima berbagai pihak dan mendukung perkembangan industri teknologi dalam negeri.

"Jadi kuncinya dua, target kita juga dari event ini produknya selain tentu kita mengundang investasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak," tutur Meutya.

Bali Tech Week 2026 menjadi penyelenggaraan perdana oleh Komdigi yang mempertemukan investor, pelaku industri, inovator, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi digital.

Meutya menyebut ekonomi digital Indonesia mencapai USD 99 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan sebesar 14%. Angka tersebut menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.

Pemerintah menilai kepercayaan investor membutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan seluruh ekosistem digital. Perkembangan teknologi juga diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pilar kebijakan Komdigi yang disebut T3, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga, pemerintah mengarahkan pembangunan digital pada konektivitas, produktivitas, keamanan siber, serta perlindungan masyarakat.

Pilar terhubung berfokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas. Sementara itu, tumbuh diarahkan untuk mendukung produktivitas masyarakat termasuk petani, nelayan, dan pelaku industri kreatif.

Pilar terjaga mencakup keamanan siber, perlindungan masyarakat dari dampak negatif digitalisasi, serta penjagaan kedaulatan digital Indonesia.

"Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri selama yang di dalam negeri ini terjaga yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya," pungkas Meutya.