Komdigi Siapkan Aturan Biaya Pengantaran Makanan dan Barang

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan aturan biaya jasa pengantaran makanan dan barang melalui platform digital sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi ojek online (ojol), memperjelas pembentukan harga, serta memperkuat perlindungan bagi mitra pengantaran, dilansir dari Detik iNET.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada Komdigi untuk menetapkan biaya jasa transportasi bagi layanan pengantaran barang dan makanan. Ketentuan teknisnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital.

Nezar merujuk Pasal 11 ayat 4 sebagai dasar kewenangan tersebut.

"Dalam Pasal 11 ayat 4 Perpres ini, Komdigi bertanggung jawab menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran barang dan makanan," ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Selain menentukan biaya jasa, pemerintah akan menetapkan ketentuan mengenai transparansi mekanisme penetapan harga oleh perusahaan platform digital. Pengaturan itu juga mencakup jaminan angkutan bagi pengemudi yang menjalankan layanan pengantaran.

Nezar menjelaskan bahwa ketentuan tersebut akan mengatur proses pembentukan harga oleh platform.

"Di dalamnya akan dijelaskan jaminan angkutan dan transparansi mengenai bagaimana platform melakukan pembentukan harga," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Komdigi telah menjalankan sejumlah simulasi untuk mempersiapkan aturan pelaksana Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Namun, Nezar belum merinci skema biaya jasa yang nantinya diterapkan kepada layanan pengantaran makanan dan barang.

Ia menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut berorientasi pada peningkatan pendapatan pengemudi sekaligus perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

"Intinya, melalui Perpres ini, kami ingin meningkatkan pendapatan pengemudi jasa transportasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan, sekaligus melindungi keberlanjutan ekosistemnya," ungkap Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek transportasi berbasis platform digital. Cakupannya meliputi hubungan kemitraan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah membagi pelaksanaan pengaturan tersebut berdasarkan kewenangan kementerian terkait. Kementerian Perhubungan menangani pengangkutan penumpang beserta tarifnya, sedangkan Komdigi bertanggung jawab atas layanan pengangkutan barang dan makanan.

Pemerintah menetapkan tenggat hingga akhir Desember 2026 bagi kementerian terkait untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan Perpres tersebut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa Perpres ini memberikan kepastian pengaturan bagi pengemudi ojol, khususnya pengendara kendaraan roda dua. Ia juga menyinggung ketentuan biaya platform sebesar 8 persen yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

Untuk menyelaraskan penerapan kebijakan, Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Komdigi akan membentuk Forum Komunikasi atau Sekretariat Bersama. Forum tersebut akan dipimpin Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan tugas menyinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.