Perpres 27 Tahun 2026 Atur Bagi Hasil Ojol 92 Persen

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis, 8 Oktober 2026. Aturan ini menempatkan pengemudi ojol roda dua sebagai pelaku usaha mikro serta mengatur kemitraan dan layanan transportasi online, dilansir dari Medcom.

Perpres tersebut juga mengatur pembagian hasil 92 persen dari tarif pelanggan untuk pengemudi ojol, sedangkan biaya platform sebesar 8 persen masuk dalam pengaturan baru. Ketentuan itu melengkapi aturan mengenai tarif dan hubungan kemitraan.

Selain perjalanan penumpang, aturan baru mencakup pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga membuka akses pengemudi terhadap program pemberdayaan, pembiayaan usaha, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta insentif pajak.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan proses penyusunan aturan telah melalui penyempurnaan untuk mengakomodasi kepentingan ekosistem transportasi online.

"Alhamdulillah setelah melalui proses dinamika dan yang proses yang cukup optimal artinya proses panjang dan kita telah menyempurnakan perpres terkait perlindungan ataupun pengakomodasian kepentingan semua pihak yang ada di ekosistem transportasi online," ujar Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kementerian UMKM ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pengampu utama pelaksanaan Perpres tersebut. Maman menilai aturan ini juga memberi manfaat bagi merchant dan UMKM yang terlibat dalam ekosistem.

"Kita punya harapan besar bahwa perpres ini bisa memberikan kemanfaatan yang positif dan besar kepada semua yang terlibat di ekosistem ini, wabil khusus selain para ojol juga merchant-merchant atau UMKM yang terlibat," ujar Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Maman menjelaskan Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Pengaturan tarif angkutan orang berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengangkutan barang dan layanan terkait lainnya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Dan ini menjadi kunci penting untuk menurunkan atau mendetailkan yang ada di dalam perpres dan secara wewenang terkait aturan tarif dan lain sebagainya di pengangkutan orang ada di Kementerian Perhubungan dan terkait pengangkatan pengangkutan barang dan lain sebagainya ada di Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital)," ujar Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan ketentuan bagi hasil 92 persen untuk pengemudi ojol akan diatur dalam Perpres. Sebelumnya, biaya platform telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

"Jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan dari kementerian, diantaranya kementerian Komdigi dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan (Menhub).

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan sebagai tindak lanjut Pasal 11 ayat (4) Perpres Ojol.

"Prinsip pengaturan ini adalah bagaimana menjamin penghasilan yang layak bagi pemudi dan perlindungan risiko terhadap pengemudi dalam melakukan jasa pengantaran barang dan makanan," ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi.

Nezar menambahkan akuntabilitas dan transparansi pembentukan biaya jasa pengantaran barang dan makanan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komdigi. Pemerintah menargetkan aturan pelaksana dari tiga kementerian selesai sebelum akhir 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kementerian UMKM, Komdigi, dan Kementerian Perhubungan akan membentuk forum komunikasi untuk menyinkronkan pelaksanaan Perpres.

"Tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi yang akan dikepalai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.