Pemerintah Rilis Perpres 27/2026 Atur Ekosistem Ojol

Pemerintah dan DPR RI resmi merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital di Jakarta, Kamis (8/10/2026), untuk mengatur ojek online, taksi online, dan kurir online serta pembagian kewenangan antarkementerian.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan Perpres tersebut mencakup transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan pelaksanaan oleh kementerian teknis.

"Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden no 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital," ujar Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan dari Perpres tersebut terbit paling lambat 31 Desember 2026. Bambang menyebut ketentuan itu juga membatasi waktu penerbitan aturan teknis oleh kementerian terkait.

"Di situ juga kita akan batasi bahwa peraturan pelaksanaan dari menteri terkait misalnya dari Komdigi, dari UMKM, dan kemudian Perhubungan. Itu kita batasi tanggal 31 Desember aturan pelaksanaan harus keluar," tegas Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan aturan tersebut membagi pengaturan angkutan orang, barang, makanan, dan penarifan kepada kementerian terkait. Pemerintah dan DPR juga menyepakati forum koordinasi untuk menjaga pelaksanaannya.

"Tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk Forum Komunikasi atau Sekretariat Bersama yang akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Menurut Dasco, penyusunan aturan dilakukan setelah proses sinkronisasi dan harmonisasi yang melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Sekretariat Negara.

"Setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Perpres tersebut menempatkan Kementerian UMKM sebagai pengampu kebijakan terkait ojek online. Kementerian Perhubungan mengatur angkutan orang dan tarifnya, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur angkutan barang dan makanan.

"Jadi di dalam Perpres ini, ada beberapa aturan termasuk beberapa kementerian yang mengatur soal angkutan orang dan tarif serta barang dan makanan," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Dasco juga menyebut kementerian terkait akan membentuk forum komunikasi atau satuan tugas yang diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Forum itu dimaksudkan untuk mengoordinasikan aturan menteri dan ketentuan turunan Perpres.

"Nah, untuk kemudian mereka para kementerian ini bisa terkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan atau membuat aturan menteri maupun turunan dari Perpres ini, tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau sekretariat bersama yang akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," ucap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Dalam penjelasan berikutnya, Dasco merinci pembagian kewenangan antara tiga kementerian. Kementerian UMKM menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan menangani angkutan orang dan tarif, sementara Komdigi menangani barang dan makanan.

"DPR dan Pemerintah, setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan, serta pengampu daripada ojek online ini," ujarnya.

Setelah pengumuman tersebut, Dasco menyatakan Kementerian Sekretariat Negara akan merilis Perpres yang menjadi dasar pengaturan tersebut. Perpres itu menjadi kerangka bagi pelaksanaan kewenangan masing-masing kementerian.

"Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres Nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kementeriannya akan mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online agar berjalan sesuai Perpres.

"Selanjutnya nanti selain setelah Perpres ini dijalankan, ada tugas yang paling utama di Kementerian kami sesuai dengan pembagian wewenang di Perpres ini, yaitu mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dengan teman-teman saudara-saudara kita para ojek online. Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang positif," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Dalam pembagian teknis lainnya, Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan pengemudi dengan aplikator. Kementerian Perhubungan mengawal potongan tarif sebesar delapan persen untuk aplikator, sedangkan Komdigi menangani pengantaran barang dan makanan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan tarif untuk layanan angkutan barang dan jasa antar makanan. Tarif tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi.

"Komdigi merespons perpres dengan melakukan sejumlah simulasi pengantaran barang dan makanan," katanya.

Nezar menjelaskan penetapan tarif diarahkan untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi serta perlindungan risiko dalam pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga akan mengatur akuntabilitas dan transparansi pembentukan harga oleh platform.

"Nanti akan dijelaskan di sana jaminan akuntabilitas dan transparansi dari pembentukan harga dilakukan oleh platform. Kita ingin satu, pendapatan pengemudi jasa transportasi layanan pengantaran barang ini jadi lebih baik. Dari perpres ini ada pelindungan lebih baik dan ada pelindungan terhadap sustainability ekonomi pengantaran barang dan makanan," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Nezar menyampaikan pengumuman Perpres dilakukan bersama Sufmi Dasco Ahmad, Maman Abdurrahman, Dudy Purwagandhi, dan Bambang Eko Suhariyanto di DPR. Perpres juga menetapkan pembagian kewenangan tarif berdasarkan jenis layanan.

Menurut Nezar, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu kebijakan ojek online, sementara tarif angkutan orang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan tarif barang serta makanan ditetapkan Komdigi.