Pemerintah Terbitkan Perpres Transportasi Platform Digital

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital untuk mengatur sektor transportasi, sistem elektronik, usaha mikro, kemitraan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan, dilansir dari Nasional.

Aturan tersebut memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2026 kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan peraturan pelaksana. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta.

Bambang mengatakan aturan turunan perlu diterbitkan oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, serta Kementerian Perhubungan.

"Di situ juga kita akan batasi bahwa peraturan pelaksanaan dari menteri terkait, misalnya dari Komdigi, dari UMKM, dan kemudian Perhubungan, itu kita batasi tanggal 31 Desember, aturan pelaksanaan harus keluar," ujar Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian agar penerapan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 berjalan selaras. Tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi bersama yang diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi bersama yang akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," jelas Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan aturan peralihan untuk menjaga pengaturan sektor transportasi selama masa transisi menuju penerapan Perpres tersebut. Ketentuan pelaksanaan lain akan dijalankan setelah beleid resmi diterbitkan.