Koalisi Desak Indonesia Perkuat Perlindungan Biodiversitas

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati menjelang rencana menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP18 CBD). Dilansir dari Nasional, desakan ini disampaikan dalam rangkaian COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada 19–30 Oktober 2026, dengan menyoroti deforestasi, ekspansi industri, pembiayaan berisiko, serta perlindungan hak masyarakat adat.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat sebelumnya menyatakan Indonesia berkeinginan menjadi tuan rumah COP18 CBD. Namun, Indonesia belum mengajukan pencalonan resmi, sedangkan Ethiopia, Panama, dan Ekuador telah menyatakan diri sebagai kandidat.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat Indonesia memiliki 88,43 juta hektare hutan alam. Sepanjang 2024–2025, sekitar 1,06 juta hektare hutan alam hilang, meningkat 37% dibandingkan periode sebelumnya.

Juru Kampanye FWI Agung Ady Setiyawan menekankan pentingnya perlindungan hutan primer dan lanskap hutan utuh. Indonesia masih memiliki 70,3 juta hektare lanskap hutan utuh, termasuk 26,5 juta hektare di Papua.

FWI juga mencatat sekitar 40% deforestasi nasional terjadi di dalam konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sekitar 160.000 hektare deforestasi terjadi di kawasan Key Biodiversity Areas (KBA), sementara 4,59 juta hektare kawasan tersebut tumpang tindih dengan konsesi.

Agung menegaskan bahwa keberhasilan konservasi harus dinilai berdasarkan kondisi nyata hutan yang tersisa dan perlindungannya.

"Keberhasilan konservasi biodiversitas tidak diukur dari berapa banyak hektare yang dilaporkan, tetapi dari berapa banyak hutan alam yang masih berdiri, tetap terhubung, dan terlindungi," ujar Agung Ady Setiyawan, Juru Kampanye FWI.

Menurut Agung, perlindungan hutan berkaitan erat dengan pelestarian keanekaragaman hayati serta pemenuhan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Ancaman terhadap habitat juga membayangi orangutan Tapanuli, salah satu spesies kera besar paling langka di dunia. Survei terkini memperkirakan populasinya hanya sekitar 716 individu yang tersebar di tiga blok habitat, yakni Barat, Timur, dan Selatan.

Di ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara, aktivitas industri dan perubahan tutupan lahan menekan habitat spesies tersebut. Analisis menggunakan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) menunjukkan peningkatan lahan terbuka seluas 239,40 hektare atau 21,93% selama 2013–2023.

Saat ini, terdapat tujuh kegiatan industri di dalam maupun sekitar kawasan Batang Toru, termasuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan emas, dan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Juru Kampanye Senior Satya Bumi Sadam Afian Richwanudin memperingatkan bahwa pembukaan vegetasi akibat pembangunan dapat memutus koridor pergerakan orangutan dan mengisolasi populasinya. Bencana ekologis turut memperbesar ancaman, dengan perkiraan hingga 58 individu terdampak atau sekitar 11% dari populasi.

Sadam mendesak pemerintah menghentikan penerbitan izin baru untuk pertambangan, perkebunan, pembalakan, dan pembangunan infrastruktur berskala besar di ekosistem Batang Toru. Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten.

Selain deforestasi dan persoalan perizinan, koalisi menyoroti aliran dana ke sektor yang berisiko merusak hutan. Penelitian TuK INDONESIA bersama Forests & Finance Coalition menunjukkan pembiayaan ke sektor berisiko terhadap hutan yang terkait dengan Indonesia melampaui US$ 100 miliar selama 2020 hingga September 2026.

Sekitar 40% pembiayaan berasal dari kreditur domestik dan 60% dari kreditur internasional, terutama China, Jepang, dan Singapura. Berdasarkan sektor, industri pulp dan kertas menerima 35% pembiayaan, kelapa sawit 30%, dan nikel 10%.

Direktur Eksekutif TuK INDONESIA Linda Rosalina menilai regulasi keuangan berkelanjutan yang mengikat diperlukan untuk mengendalikan aliran dana. Menurut dia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia belum memadai untuk memastikan pembiayaan tidak mengalir kepada perusahaan berisiko tinggi.

Linda mendorong penerapan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia, pembatasan pembiayaan bagi perusahaan perusak lingkungan, daftar pengecualian pendanaan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Ia juga menilai Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia perlu terlibat dalam penyelarasan pembiayaan dengan target perlindungan biodiversitas.

Koalisi turut menyoroti kedudukan hukum Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) 2025–2045. Meski strategi tersebut telah ditetapkan pemerintah dan targetnya dimasukkan dalam perencanaan pembangunan, koalisi menilai dasar hukumnya belum cukup kuat untuk mengendalikan perizinan dan tata ruang.

Badan Pengurus Yayasan MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto mengatakan NBSAP belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi memicu benturan antara target perlindungan biodiversitas dan aturan sektoral pertambangan, perkebunan, serta penataan ruang.

Giorgio mencontohkan Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 45% lahan dengan biodiversitas tinggi di pulau tersebut tercatat tumpang tindih dengan konsesi pertambangan.

Koalisi menilai penyusunan regulasi perlindungan biodiversitas perlu melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil agar pelaksanaannya tidak berhenti pada dokumen administratif.

Koalisi juga meminta pemerintah menjamin partisipasi penuh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perundingan COP17 CBD, termasuk melalui mekanisme permanen untuk membahas pelaksanaan Pasal 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ketentuan tersebut berkaitan dengan penghormatan, pelestarian, dan pemeliharaan pengetahuan serta praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang mendukung konservasi.

Knowledge Management Manager Working Group ICCAs Indonesia (WGII) Lasti Fardilla Noor menekankan bahwa partisipasi masyarakat perlu diwujudkan melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan tindakan nyata untuk melindungi wilayah kelola mereka.

Hingga Mei 2026, WGII mencatat lebih dari satu juta hektare wilayah konservasi yang dikelola komunitas telah didokumentasikan di Indonesia melalui registrasi Indigenous Peoples and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCA).