Kerusuhan Prancis Meluas ke Eropa dan Picu Penangkapan Massal

Gelombang demonstrasi yang dipicu kenaikan biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap layanan publik di Prancis berkembang menjadi kerusuhan nasional pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sebelum menjalar ke Italia, Belgia, Portugal, dan Albania. Aksi yang bermula dari tuntutan perbaikan pendidikan tersebut melibatkan sekitar 550.000 orang di Prancis dan memicu bentrokan, penjarahan, serta pembakaran fasilitas umum.

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan hampir 2.400 orang ditangkap dan hampir 1.000 polisi serta anggota gendarmerie terluka hingga Minggu, 18 Oktober 2026. Federasi Perdagangan dan Ritel juga menyatakan hampir 3.000 toko terdampak, sementara laporan kerusakan muncul dari Paris, Marseille, dan sejumlah kota lainnya.

Menurut laporan ANTARA yang mengutip BFMTV pada Senin, 19 Oktober 2026, sejumlah terdakwa telah menjalani persidangan cepat. Seorang koki berusia 21 tahun, yang juga mantan petugas pemadam kebakaran, dijatuhi hukuman delapan bulan penjara, dengan dua bulan harus dijalani secara langsung di balik jeruji besi.

Pria tersebut ditahan sebelum demonstrasi dimulai. Petugas menemukan delapan botol minuman beralkohol di dalam tasnya serta video di ponselnya yang memperlihatkan dirinya melemparkan bom molotov sehari sebelum kerusuhan.

Seorang petugas keamanan berusia 23 tahun juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan. Ia dilarang memiliki senjata atau mengikuti demonstrasi selama satu tahun setelah ditangkap karena menggunakan bahan piroteknik ketika berhadapan dengan polisi di Champs-Elysees. BFMTV melaporkan kedua pria tersebut tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Di tingkat pemerintahan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui adanya kegagalan antisipasi dan intelijen aparat. Namun, menurut laporan mengenai pernyataan Istana Elysee pada Senin, Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez meskipun menghadapi desakan oposisi untuk mencopotnya.

Nunez mengakui bahwa aparat kepolisian di berbagai wilayah kehilangan kendali selama akhir pekan. Ia juga menyatakan telah mengajukan pengunduran diri karena merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Macron memerintahkan Nunez mengambil langkah untuk menjamin transparansi terkait kekurangan perencanaan dan intelijen yang mendahului kekerasan. Presiden juga meminta penerapan metode operasional baru bagi pasukan keamanan untuk menghadapi krisis serupa, termasuk penjarahan yang disertai kekerasan.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu meminta pemerintah daerah menerapkan jam malam secara terbatas untuk memulihkan ketertiban, tetapi menolak memberlakukan kebijakan tersebut di Paris. Ia menyalahkan kelompok radikal ultra kiri atas upaya menciptakan kerusuhan menjelang pemilihan presiden. Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon menolak tuduhan tersebut dan meminta Lecornu meminta maaf.

Ketegangan juga muncul di Italia. Di Milan, demonstran melemparkan batu ke arah polisi, sementara aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Bentrokan berlanjut hingga Minggu, disertai penjarahan dan pembakaran di sekitar Piazza Duomo. Kerusuhan serupa terjadi di Bologna dan beberapa kota lainnya.

Otoritas Italia menangkap 28 demonstran setelah bentrokan di Milan, Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengecam aksi kekerasan tersebut.

Meloni menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak membenarkan perusakan fasilitas umum. Ia menyatakan, "Berunjuk rasa adalah hak. Mengubah kota-kota kita menjadi medan pertempuran bukanlah sebuah hak," menurut laporan detikNews.

Di Belgia, ratusan demonstran, sebagian besar kaum muda, berkumpul di Brussels pada Sabtu. Kelompok mahasiswa memprotes kenaikan biaya pendidikan dan reformasi yang dinilai berpotensi membatasi akses ke pendidikan tinggi. Aksi tersebut juga diwarnai slogan ant fasis, perusakan kendaraan, serta penggunaan gas air mata dan meriam air oleh polisi.

Sementara itu, puluhan ribu orang berunjuk rasa di Lisbon, Portugal, untuk memprotes kenaikan harga rumah dan biaya hidup. Harga rumah di negara tersebut meningkat dua kali lipat sejak 2017, menurut laporan detikNews. Para demonstran menilai upah yang rendah tidak mampu mengimbangi biaya perumahan dan kebutuhan sehari-hari.

Di Albania, mahasiswa memimpin demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Mereka memprotes dugaan korupsi pemerintah, terbatasnya lapangan kerja, dan buruknya standar pendidikan. Polisi dilaporkan sempat menggunakan peluru karet untuk menghadapi demonstran.

Di tengah krisis tersebut, Macron mengunjungi Uni Emirat Arab pada Senin, 19 Oktober 2026. Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan menyambutnya di Istana Kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi. Menurut laporan kumparan, kunjungan itu merupakan bagian dari tur Macron ke kawasan Teluk untuk mengamankan pasokan minyak dan solar serta menekan kenaikan harga energi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mengomentari kerusuhan tersebut pada Senin. Ia menyalahkan kebijakan imigrasi Macron dan mengaitkan kondisi Prancis dengan masuknya migran, tanpa menyajikan bukti dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia.

Trump menyatakan, "Saya sudah bilang sejak lama, 'Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan semua orang dari seluruh dunia masuk. Dari seluruh dunia datang ke sini'." Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia dimintai tanggapan setelah Macron menyalahkan perang Amerika Serikat melawan Iran atas lonjakan harga bahan bakar dan inflasi global.

Trump kemudian mengatakan, "Dan seperti yang Anda tahu, Paris akan segera jadi kota Muslim. Dan itu bukan kesepakatannya. Itu bukan kesepakatannya.

Saya sudah bilang ke Emmanuel, Anda harus tutup perbatasan negara. Dan lihat saja, saya sudah kenal dia mungkin 8 atau 9 tahun ini," menurut kutipan yang dimuat CNN Indonesia dari Fox News.

Dalam unggahan di Truth Social pada Senin, Trump kembali mengaitkan migrasi dengan situasi di Prancis.

Trump menulis, "Para migran telah mengambil alih Prancis. Mereka harus MENUTUP PERBATASAN, SECEPATNYA!"

Kerusuhan bermula dari aksi pelajar sekolah menengah pada pertengahan September yang menuntut perbaikan sistem pendidikan. Gerakan tersebut kemudian menarik dukungan warga yang menghadapi kenaikan harga, biaya perumahan, dan tekanan ekonomi. Demonstrasi nasional pada 17 Oktober menjadi salah satu puncak eskalasi, ketika sebagian kelompok melakukan penjarahan, membakar kendaraan, dan merusak bangunan publik maupun komersial.