Macron Tolak Pengunduran Diri Mendagri Usai Kerusuhan Prancis

Kerusuhan yang melanda sejumlah kota di Prancis setelah demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup mendorong Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengajukan pengunduran diri. Namun, Presiden Emmanuel Macron menolaknya pada Senin (19/10/2026) demi menjaga kesinambungan komando kepolisian dan pasukan keamanan, sekaligus memerintahkan evaluasi penanganan demonstrasi.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, hampir 2.400 orang ditangkap pada Sabtu (17/10), sementara sekitar 1.000 personel kepolisian dan petugas keamanan mengalami luka-luka. Kerusuhan tersebut mencakup bentrokan antara demonstran dan aparat, penjarahan toko, pembakaran bangunan, serta perusakan fasilitas umum.

Istana Kepresidenan Prancis, Élysée, menyatakan Nunez menyerahkan pengunduran dirinya pada Minggu (18/10). Macron meminta menteri tersebut tetap bertugas untuk memastikan rantai komando aparat keamanan tidak terganggu ketika situasi masih belum stabil.

Dalam pernyataan yang disampaikan Élysée, pemerintah mengungkapkan alasan penolakan tersebut.

"Mengingat perlunya kepemimpinan yang berkelanjutan dalam penegakan hukum saat ini, Presiden menolak pengunduran diri tersebut," demikian pernyataan Istana Élysée.

Macron juga mengakui adanya kekurangan dalam persiapan dan pengumpulan informasi intelijen sebelum demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Ia meminta Nunez mengambil langkah yang diperlukan untuk mengungkap kelemahan dalam penanganan keamanan serta memperbarui prosedur operasional aparat.

Dalam instruksinya kepada Nunez, Macron menyatakan, "Ambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan transparansi terkait kegagalan dalam perencanaan dan intelijen yang berujung pada kekerasan tersebut," menurut keterangan Élysée.

Macron turut meminta penerapan metode operasional baru bagi pasukan keamanan untuk menghadapi krisis. Sejumlah politisi oposisi sebelumnya menuntut pencopotan Nunez setelah kerusuhan menyebar ke berbagai wilayah Prancis.

Demonstrasi tersebut berkembang dari protes pelajar yang menuntut perbaikan sistem pendidikan menjadi gerakan yang melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, guru, dan kelompok sosial. Tuntutan massa mencakup penanganan kenaikan biaya hidup, perbaikan layanan publik, serta peningkatan kondisi sekolah.

Menurut laporan berbagai media yang dihimpun dalam sumber berita, aksi protes berlangsung di Paris, Marseille, Lyon, Limoges, Lille, dan Bordeaux. Pada Sabtu malam, sejumlah bangunan terbakar dan toko-toko dijarah ketika demonstrasi mulai mereda. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kelompok yang terlibat kerusuhan.

Di Belgia, ratusan orang, terutama kalangan muda, berunjuk rasa di Brussel pada Sabtu. Menurut laporan Reuters yang dikutip CNN Indonesia, sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan polisi, sementara petugas menggunakan gas air mata dan meriam air. Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan mengenai biaya pendidikan dan kekhawatiran terhadap reformasi yang dinilai dapat membatasi akses pendidikan tinggi.

Gelombang protes juga terjadi di Italia, termasuk Roma, Bologna, Turin, dan Milan. Demonstran menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup dan harga bahan bakar. Di Milan, bentrokan pecah di kawasan Piazza del Duomo, sedangkan aksi di Bologna melibatkan pelemparan batu dan botol ke arah polisi.

Di Albania, mahasiswa di Tirana menuntut perbaikan pendidikan, biaya yang terjangkau, dan kesempatan kerja. Sementara itu, mahasiswa di Yunani memprotes tingginya biaya tempat tinggal dan keterbatasan perumahan. Di Spanyol, guru dan murid menggelar demonstrasi untuk menuntut peningkatan pendanaan pendidikan serta perbaikan kondisi kerja.

Perkembangan situasi di Prancis dan Italia turut mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengeluarkan imbauan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI). Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dan Roma telah meminta warga Indonesia di wilayah akreditasi masing-masing meningkatkan kewaspadaan.

Heni menyampaikan, "KBRI di Paris dan KBRI di Roma telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah akreditasi terkait agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan," dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin (19/10).

Kemlu meminta WNI mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat, menjauhi lokasi demonstrasi dan kerumunan, serta menyesuaikan perjalanan dengan kemungkinan gangguan transportasi umum. KBRI di Paris dan Roma juga terus memantau perkembangan keamanan dan menjaga komunikasi dengan WNI.

Dalam keadaan darurat, WNI di Prancis dapat menghubungi hotline KBRI Paris di nomor +33-6-2112-2109. WNI di Italia dapat menghubungi hotline KBRI Roma melalui nomor +39-338-954-2333.