Kemenperin Siapkan Usulan Insentif untuk Mobil Hybrid

Dukungan pemerintah terhadap industri otomotif nasional berpotensi mencakup kendaraan hybrid melalui skema insentif baru. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengkaji usulan tersebut untuk memperkuat industri dalam negeri, termasuk menentukan besaran bantuan yang akan diajukan pada tahun ini, dilansir dari Detik Oto.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan, pembahasan masih berlangsung pada tahap teknis bersama sejumlah pihak. Pemerintah belum menetapkan besaran insentif yang akan diusulkan untuk kendaraan hybrid.

Sarmuji menyatakan, pembahasan teknis diperlukan untuk memperjelas nilai dukungan yang direncanakan pemerintah.

"Pembahasan teknis masih berlangsung. Besaran insentif yang akan kami usulkan nantinya akan diperjelas lagi," ujar Muhammad Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Menurut Sarmuji, skema dukungan untuk mobil hybrid tidak harus memiliki nilai yang sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai. Kemenperin menempatkan dukungan tersebut sebagai salah satu upaya memperkuat industri otomotif nasional.

Ia memastikan usulan insentif untuk kendaraan hybrid akan diajukan pada tahun ini.

"Kami akan mengusulkannya tahun ini. Pengajuannya dilakukan tahun ini," kata Muhammad Sarmuji.

Dari sisi industri, Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menilai kendaraan hybrid memiliki sejumlah karakteristik yang layak dipertimbangkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan insentif.

Jongkie menjelaskan, kendaraan hybrid dapat menghemat bahan bakar karena mesin pembakaran internal atau mesin bensin tidak selalu bekerja. Sistem penggerak listrik yang menggunakan baterai membantu mengurangi penggunaan mesin bensin selama kendaraan beroperasi.

"Jika baterainya habis, barulah mesin bensin menyala untuk mengisi baterainya," ujar Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, penggunaan mesin bensin yang lebih jarang juga berkaitan dengan emisi kendaraan. Ia menyebut kendaraan hybrid menghasilkan emisi lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional karena mesin bensinnya tidak selalu aktif.

Selain efisiensi bahan bakar dan emisi, Jongkie menyoroti kebutuhan infrastruktur pengisian daya. Kendaraan hybrid konvensional tidak bergantung pada stasiun pengisian daya eksternal seperti kendaraan listrik berbasis baterai, sedangkan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih terbatas di Indonesia.

"Ketiga, mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV tidak memerlukan stasiun pengisian daya atau SPKLU, yang terus terang masih kurang jumlahnya di Indonesia. Karena itu, kita jangan hanya melihat Jakarta, tetapi harus mempertimbangkan Indonesia secara keseluruhan," ujar Jongkie Sugiarto.

Jongkie juga menilai harga kendaraan hybrid relatif lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik berbasis baterai. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah kapasitas baterai kendaraan hybrid yang umumnya lebih kecil.

"Komponen paling mahal dari mobil listrik adalah baterainya. Jika baterainya membentang dari depan hingga belakang, biayanya tentu lebih tinggi dibandingkan mobil hybrid, plug-in hybrid, atau REEV yang menggunakan baterai lebih kecil. Jarak tempuh dengan tenaga listriknya mungkin hanya 100 km. Ketika daya baterai habis, mesin bensin akan menyala, sedangkan plug-in hybrid dapat diisi daya di berbagai tempat," kata Jongkie Sugiarto.

Aspek lain yang disoroti Gaikindo adalah keberlanjutan industri pemasok komponen. Kendaraan hybrid masih menggunakan sejumlah komponen yang juga ditemukan pada mobil konvensional, sehingga produsen lokal tetap berpeluang memasok kebutuhan industri otomotif.

Jongkie menyebut sistem knalpot, sistem pembuangan, filter, dan radiator sebagai contoh komponen yang masih digunakan pada kendaraan hybrid, plug-in hybrid, serta REEV. Menurutnya, keberlanjutan penggunaan komponen tersebut dapat membantu pabrik yang sudah beroperasi di Indonesia mempertahankan produksinya.

"Contohnya, knalpot, sistem pembuangan, filter, dan radiator masih digunakan. Dengan demikian, pabrik komponen yang saat ini beroperasi di Indonesia tetap dapat memproduksi barang tersebut untuk dipasang pada mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV," ujar Jongkie Sugiarto.

Atas dasar sejumlah pertimbangan itu, Gaikindo mendorong pemerintah memberikan dukungan bagi berbagai jenis kendaraan hybrid. Jongkie menegaskan, besaran insentif yang diperlukan tidak harus menyamai dukungan untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV.

"Lima hal ini perlu kita perhatikan. Mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV perlu mendapat perhatian serta insentif. Besarannya tidak perlu sebanyak atau sebesar insentif BEV, tetapi kami berharap kendaraan tersebut juga bisa mendapatkan insentif," kata Jongkie Sugiarto.