Kemenperin Usulkan Insentif Hybrid untuk Dongkrak Penjualan Mobil

Insentif bagi mobil hybrid berpotensi mendorong penjualan kendaraan, memperluas kesempatan kerja, serta menambah penerimaan pajak pemerintah. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan dukungan fiskal dan nonfiskal bagi kendaraan jenis ini, seperti dilansir dari Detik Oto.

Usulan tersebut tidak hanya mencakup mobil hybrid konvensional, tetapi juga plug-in hybrid (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV). Besaran insentif yang diberikan tidak harus menyamai fasilitas bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Wacana pemberian insentif ini turut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian Sarmuji dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Pembahasan tersebut berkaitan dengan kemungkinan memberikan dukungan serupa kepada berbagai jenis kendaraan elektrifikasi.

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan bahwa organisasinya telah membicarakan kebijakan tersebut bersama Menteri Perindustrian. Menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV perlu memperoleh insentif.

Dalam program AutoBizz yang ditayangkan di CNBC Indonesia, Jongkie menjelaskan pokok pembahasan antara Gaikindo dan Menteri Perindustrian sebagai berikut.

"Jadi pada pertemuan kami Gaikindo dengan Pak Menteri Perindustrian yang baru, Pak Sarmuji, kami juga membahas hal ini. Intinya adalah apakah kendaraan hybrid, plug-in hybrid, maupun REEV, range extender electric vehicle, perlu atau tidak mendapat insentif juga?" kata Jongkie.

Gaikindo menilai pemberian insentif dapat menciptakan dampak berantai bagi industri otomotif. Peningkatan penjualan kendaraan berpeluang mendorong aktivitas usaha, membuka lapangan kerja tambahan, dan memperbesar penerimaan negara maupun daerah melalui pajak.

Target penjualan mobil berpeluang meningkat

Gaikindo menetapkan sasaran penjualan mobil sebanyak 850 ribu unit pada tahun ini. Apabila insentif diberikan kepada kendaraan hybrid dan mobil listrik berbasis baterai (BEV), Jongkie memperkirakan penjualan berpotensi mendekati 900 ribu unit.

Ia juga menyebut harapan industri untuk kembali mencapai penjualan satu juta unit. Menurut Jongkie, pasar otomotif Indonesia sudah cukup lama belum berhasil menembus angka tersebut.

"Jadi kalau andai kata adanya insentif tadi, dan nanti BEV (mobil listrik), maupun hybrid dapat insentif ya, kita berharap bisa naik lagi ke barangkali ke angka dekat-dekat ke 900.000 (unit). Dan ini kan kita juga sangat berharap bahwa kita bisa tembus di 1 juta (unit) lagi.Karena sudah lama sekali kita enggak tembus-tembus di 1 juta (unit), kita ada di 1 million trap," sebut Jongkie.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa insentif dipandang sebagai salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan pasar kendaraan. Namun, angka 900 ribu unit masih berupa perkiraan yang disampaikan Jongkie, bukan hasil penjualan yang telah terealisasi.

Dampak terhadap lapangan kerja dan penerimaan pajak

Manfaat yang diharapkan dari peningkatan penjualan tidak terbatas pada produsen kendaraan. Jongkie menjelaskan bahwa ekosistem otomotif melibatkan berbagai jenis usaha, mulai dari pabrik kendaraan hingga layanan pendukung yang berkaitan dengan kepemilikan mobil.

Menurut perkiraannya, sekitar 1,5 juta orang terlibat dalam kegiatan bisnis otomotif. Jumlah tersebut mencakup pekerja di pabrik mobil, produsen komponen, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan atau leasing, dealer, tenaga penjualan, hingga bengkel.

Jongkie menilai kenaikan penjualan dapat memperbesar kebutuhan tenaga kerja di berbagai bagian rantai usaha tersebut. Ia menekankan luasnya cakupan industri otomotif sebagai alasan pentingnya memperhatikan dampak kebijakan insentif terhadap kegiatan ekonomi.

"Karena tadi kembali saya katakan bahwa industri otomotif ini sangat kompleks, dalam arti kata luas sekali dan yang terlibat di dalam usaha atau bisnis otomotif itu kira-kira total ada 1,5 juta orang. Baik itu di pabrik mobil, pabrik komponen, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, dealer, salesman, salesgirl, lalu bengkel dan lain sebagainya itu total-total kira-kira ada 1,5 juta (orang). Ini kan juga harus kita perhatikan. Makin banyak penjualan otomotif, makin banyak pula lapangan kerja yang kita bisa ciptakan," katanya.

Selain berpotensi membuka lapangan kerja, bertambahnya transaksi kendaraan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pembelian mobil berkaitan dengan sejumlah komponen pungutan yang menjadi sumber pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Insentif tidak harus menghapus seluruh pajak

Jongkie berpandangan bahwa dukungan bagi kendaraan hybrid tidak harus berbentuk pembebasan pajak secara menyeluruh. Menurutnya, skema insentif masih dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari transaksi dan kepemilikan kendaraan.

Beberapa pungutan yang disorot meliputi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua jenis penerimaan tersebut berkaitan dengan aktivitas kendaraan di wilayah pemerintah daerah.

Karena itu, pembahasan insentif perlu mempertimbangkan dorongan terhadap penjualan sekaligus potensi penerimaan daerah. Jongkie menilai pembebasan pajak secara penuh bukan satu-satunya pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam merancang kebijakan.

"Tidak harus bebas (pajak) 100% atau bebas murni semuanya bebas (untuk insentif mobil hybrid). Kalau dikenakan sedikit, pemerintah daerah juga kan punya pendapatan.Bahwa pemerintah daerah kalau nggak ada pendapatan dari mobil bagaimana? Nggak ada pendapatan dari bea balik nama, BBNKB, lalu PKB (pajak kendaraan), mobilnyamakin banyak masuk ke wilayahnya atau kotanya, tapi nggak ada pendapatan kan susah juga," ujar Jongkie.

Dengan demikian, usulan insentif mobil hybrid mencakup dua kepentingan yang dibahas Gaikindo, yakni meningkatkan penjualan kendaraan dan menjaga kontribusi industri otomotif terhadap lapangan kerja serta penerimaan pajak. Besaran dan bentuk insentif yang diusulkan tidak harus sama dengan fasilitas untuk mobil listrik berbasis baterai.