Kemenkeu Salurkan Bansos Rp 115,8 Triliun hingga September 2026

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 115,8 triliun hingga akhir September 2026, setara dengan 71,2% dari total anggaran Rp 162,5 triliun dalam APBN 2026. Realisasi tersebut mencakup bantuan keluarga miskin, pendidikan, pangan, dan kesehatan, dilansir dari Nasional berdasarkan paparan Kementerian Keuangan pada Jumat (9/10/2026).

Menurut Kementerian Keuangan, belanja bansos meningkat 2,7% secara tahunan. Kenaikan tersebut terutama didorong penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi anggaran mencakup sejumlah program bantuan reguler pemerintah. Program tersebut meliputi dukungan bagi keluarga penerima manfaat, bantuan kebutuhan pangan, pembiayaan pendidikan, serta iuran jaminan kesehatan.

Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Suahasil merinci program yang masuk dalam realisasi belanja tersebut.

"Belanja bantuan sosial Rp 115,8 triliun, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan. Ada PKH, ada sembako, ada PIP, ada KIP Kuliah, ada PBI JKN dan seterusnya," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah telah menyalurkan Rp 21,8 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan hidup minimal.

Program sembako mencatat realisasi Rp 28,2 triliun yang menjangkau 17,6 juta KPM. Sementara itu, pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai Rp 34,7 triliun untuk membiayai iuran kesehatan 96,7 juta peserta.

Di bidang pendidikan, penyaluran PIP mencapai Rp 11,1 triliun untuk 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Adapun KIP Kuliah telah menerima alokasi penyaluran Rp 14,4 triliun yang diberikan kepada 878.000 mahasiswa dari kelompok keluarga tersebut.

Selain program-program itu, pemerintah merealisasikan Rp 5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana. Kementerian Keuangan memasukkan belanja tersebut dalam penyaluran bantuan sosial sepanjang 2026.

Suahasil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan selama tiga bulan terakhir tahun ini. Penyaluran tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober, November, dan Desember 2026 untuk membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Dalam konferensi pers yang sama, Suahasil menjelaskan persiapan administrasi untuk mendukung pelaksanaan program sesuai jadwal.

"Bantuan pangan telah ditetapkan akan dilanjutkan, ditambah untuk tiga bulan terakhir, Oktober, November, Desember tahun 2026 ini, untuk membantu konsumsi masyarakat. Ini kami administrasikan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.