Kemenkeu Catat Belanja Bansos Rp 115,8 Triliun hingga September 2026

Realisasi belanja bantuan sosial pemerintah mencapai Rp 115,8 triliun hingga akhir September 2026, dengan penyerapan 71,2 persen dari anggaran Rp 162,5 triliun dalam APBN 2026. Menurut laporan Nasional, Kementerian Keuangan mencatat kenaikan belanja sebesar 2,7 persen secara tahunan, terutama didorong penyaluran bantuan pendidikan pada semester II 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026).

Anggaran yang telah direalisasikan mencakup sejumlah program bantuan reguler, mulai dari bantuan keluarga dan pangan hingga pembiayaan pendidikan serta jaminan kesehatan. Suahasil menjelaskan bahwa realisasi tersebut meliputi berbagai program perlindungan sosial yang masih berjalan. Ia merinci sejumlah program utama yang menjadi bagian dari belanja pemerintah tersebut.

"Belanja bantuan sosial Rp 115,8 triliun, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan. Ada PKH, ada sembako, ada PIP, ada KIP Kuliah, ada PBI JKN dan seterusnya," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Dalam rincian penyaluran, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menerima alokasi Rp 21,8 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup minimal keluarga penerima. Sementara itu, program sembako menyerap Rp 28,2 triliun yang disalurkan kepada 17,6 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Di sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 11,1 triliun kepada 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Adapun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menerima alokasi Rp 14,4 triliun untuk mendukung pendidikan tinggi bagi 878.000 mahasiswa dari kelompok keluarga yang sama. Untuk layanan kesehatan, realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai Rp 34,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai iuran jaminan kesehatan bagi 96,7 juta peserta.

Selain program-program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp 5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana. Penyaluran berbagai program itu menjadi bagian dari realisasi belanja bantuan sosial hingga akhir September. Pemerintah juga akan meneruskan bantuan pangan selama tiga bulan terakhir 2026, yakni Oktober, November, dan Desember.

Suahasil menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga konsumsi masyarakat, dengan persiapan administrasi dilakukan agar penyaluran berjalan sesuai jadwal. "Bantuan pangan telah ditetapkan akan dilanjutkan, ditambah untuk tiga bulan terakhir, Oktober, November, Desember tahun 2026 ini, untuk membantu konsumsi masyarakat. Ini kami administrasikan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.