Suahasil Tegaskan Efisiensi APBN untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah melanjutkan efisiensi dan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang sisa 2026 untuk memprioritaskan belanja yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kebijakan tersebut setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026), dilansir dari Nasional.

Menurut Suahasil, penghematan anggaran menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara agar dana pemerintah dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belanja yang dinilai penting bagi masyarakat. Pemerintah tetap berupaya memastikan anggaran tersedia untuk mendukung program-program yang diperlukan.

Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatur penggunaan APBN selama sisa tahun anggaran 2026. Fokus kebijakan tersebut adalah menyediakan pembiayaan bagi kebutuhan belanja negara yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

"APBN itu terus kita melakukan upaya-upaya efisiensi dan penghematan, supaya kita bisa membiayai item-item belanja negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain membahas anggaran negara, Suahasil menanggapi pertanyaan mengenai kondisi pasar modal Indonesia, termasuk persoalan yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut berada dalam lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kementerian Keuangan, menurut Suahasil, mendukung pengawasan yang dilakukan OJK terhadap aktivitas perdagangan dan integritas pasar modal. Pengawasan tersebut menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan domestik.

"Kami di Kementerian Keuangan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Bahwa OJK melakukan pengawasan atas perdagangan dan juga integritas dari pasar modal, itu yang jadi sangat penting. Kita mendukung itu," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya OJK dalam memastikan kegiatan perdagangan di pasar modal berlangsung dengan pengawasan yang memadai. Pemerintah juga mendukung langkah regulator tersebut untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.