Kemenkeu Evaluasi Insentif Tambahan untuk Kelas Menengah

Kementerian Keuangan mengevaluasi kemungkinan insentif tambahan bagi masyarakat kelas menengah setelah adanya dorongan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk memperkuat daya beli. Kebijakan tersebut dikaji pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional, dilansir dari Nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyatakan pemerintah menilai efektivitas berbagai insentif yang sudah berjalan serta peluang memperkuat dukungan bagi masyarakat kelas menengah.

"Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah," ujar Ferry Ardiyanto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Ferry belum menjelaskan bentuk insentif baru yang mungkin diberikan maupun kemungkinan perluasan program yang sudah tersedia. Pemerintah menilai kelas menengah memiliki peran strategis dalam menopang konsumsi rumah tangga.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan pemerintah telah menyediakan sejumlah dukungan yang turut dinikmati kelompok kelas menengah.

Dukungan tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Usaha Alsintan, serta Kredit Program Perumahan. Pemerintah juga memberikan stimulus 2026 berupa insentif transportasi, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor padat karya dan pariwisata, serta PPN Ditanggung Pemerintah untuk sektor perumahan.

"Apabila berbagai program dapat berjalan efektif dan selama ini subsidi LPG 3 kg dan listrik dan Pertalite juga masih dinikmati juga golongan menengah. Hal ini berarti daya beli golongan kelas menengah masih terjaga," ujar Wahyu Utomo, Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

Wahyu menambahkan pemerintah juga menjalankan program lain seperti insentif bea masuk 0% untuk maintenance, repair, and overhaul, plastik, dan LPG, serta program magang dan bantuan pangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani sebelumnya meminta pemerintah memberikan insentif yang lebih tepat sasaran bagi kelas menengah. Ia menyebut tekanan daya beli terlihat dalam survei outlook mid-year APINDO.

"Kalau kita lihat data dari survei yang ada di outlook mid year APINDO, kelihatan memang ada pengaruh terhadap daya beli. Makanya, insentif juga harus diarahkan untuk mendukung kelas menengah," ujar Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Shinta menilai dukungan untuk kelas menengah dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal, termasuk perpajakan, transportasi, dan perumahan. Ia juga menyoroti pelaksanaan program yang dinilai belum sepenuhnya mudah dimanfaatkan.

"Jadi, pemerintah mungkin sudah memberikan banyak inisiatif untuk insentif, tetapi apakah itu benar-benar terefleksi dan bisa dimanfaatkan di lapangan? Ini bisa dibilang belum sepenuhnya tepat sasaran," ujar Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Shinta mencontohkan dukungan sektor perumahan masih membutuhkan perbaikan pelaksanaan agar dapat membantu kelas menengah memiliki rumah dan memastikan program lebih mudah diakses sesuai target.