Kemendikdasmen Kaji Kebijakan Tidak Naik Kelas pada 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji kemungkinan mengakhiri sistem kenaikan kelas otomatis bagi seluruh siswa. Wacana tersebut berpotensi diterapkan mulai tahun ajaran 2027, tetapi masih memerlukan kajian akademik dan persetujuan pemerintah, dilansir dari Medcom.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas merupakan salah satu rekomendasi yang sedang dipertimbangkan. Artinya, apabila rencana itu disetujui, kenaikan kelas siswa tidak lagi berlangsung secara otomatis.

Gagasan tersebut disampaikan Mu'ti dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII, sebagaimana dikutip pada Rabu 14 Oktober 2026. Pemerintah masih membahas penerapannya sebelum menetapkan keputusan lebih lanjut.

Perubahan mekanisme kenaikan kelas ditujukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan sekaligus membentuk kebiasaan belajar yang lebih serius. Pemerintah ingin siswa memiliki motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan.

Mu'ti menilai kebiasaan belajar yang sungguh-sungguh perlu dibangun agar siswa tidak menganggap usaha belajar yang rajin dan malas memberikan hasil yang sama.

Dalam penjelasannya di KONASPI XII, Mu'ti mengatakan, "Termasuk yang kami cantumkan di situ adalah kebijakan tidak naik kelas. Kalau ini disetujui, mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas,"

Ia juga menyoroti pentingnya membentuk sikap disiplin dan semangat berkompetisi di kalangan peserta didik. Menurut Mu'ti, kedua hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesungguhan dalam menjalani proses pendidikan.

Mu'ti menyampaikan, "Karena banyak murid itu dia mengikuti rumus RMS, rajin, malas, sama saja. Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi,"

Penerapan masih menunggu kajian akademik

Meskipun rencana penerapan mulai tahun ajaran 2027 telah disebutkan, Kemendikdasmen belum memberlakukan kebijakan tersebut. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pembahasan dan menilai berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Salah satu tahapan yang dianggap penting ialah penyusunan kajian akademik. Pemerintah juga berencana meminta pandangan para pakar untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kenaikan kelas.

Terkait kebutuhan tersebut, Mu'ti menuturkan, "Dan jangan lupa kalau kami undang nanti juga hadir, karena mesti kami memerlukan kajian akademik, mesti memerlukan masukan dari para pakar,"

Dengan demikian, rencana perubahan sistem kenaikan kelas masih berada dalam tahap pengkajian. Tahun ajaran 2027 menjadi waktu yang dipertimbangkan untuk memulai penerapan apabila rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan.

Penguatan mutu pembelajaran di sekolah

Selain membahas mekanisme kenaikan kelas, Kemendikdasmen turut mendorong penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Mu'ti menekankan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu bertumpu pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Penguatan kompetensi guru dan dukungan perguruan tinggi juga disebut sebagai unsur penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran.