Kemendikdasmen Berlakukan Kenaikan Kelas Selektif 2027

Pemerintah menyiapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028, dengan penilaian berbasis capaian akademik dan karakter. Dilansir dari Detikcom, aturan itu sedang dikaji Kemendikdasmen untuk menjadi pedoman bagi sekolah dan guru. Keterangan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026). Menurut dia, kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian sebelum diterapkan pada tahun ajaran baru. “Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mu'ti mengatakan mekanisme penentuan kenaikan kelas akan mencakup capaian akademik hingga karakter peserta didik. Pada saat yang sama, kementerian juga menyusun Peraturan Menteri Dikdasmen beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” jelas Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia sebelumnya menyebut wacana itu muncul dalam pembahasan peningkatan mutu pendidikan pada Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Menurut Mu'ti, usulan tersebut juga datang dari Dewan Pendidikan.

“Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, termasuk masukan dari Pak Yanto dan kawan-kawan di Dewan Pendidikan supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan, termasuk juga kebijakan menyangkut jurusan, kalau enggak salah, rekomendasinya Pak Brian (Mendiktisaintek),” ucap Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mu'ti menambahkan penerapan kebijakan itu bergantung pada persetujuan dan rekomendasi forum. Jika disetujui, kebijakan tersebut akan berlaku mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya.

“Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas,” sambung Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari arsip Detikcom, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin menyatakan penguatan mekanisme sedang disusun.

Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan aturan yang sudah ada menjadi lebih jelas, objektif, dan konsisten. “Yang sedang kami kaji adalah penguatan pelaksanaanya agar lebih jelas, objektif, dan konsisten. Ke depan, persiapan mengacu pada hasil asesmen sekolah serta mempertimbangkan kebutuhan murid dan kesiapan sekolah,” ujar Toni Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.