Pengamat Dukung Evaluasi Siswa Sebelum Kebijakan Tidak Naik Kelas

Rencana penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 mendorong perhatian terhadap mekanisme evaluasi pembelajaran di sekolah. Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) perlu memastikan evaluasi dan remedial menjadi bagian dari proses belajar, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Jumat (9/10/2026).

Menurut Totok, evaluasi diperlukan untuk mengukur hasil belajar murid, sedangkan remedial memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kekurangan mereka. Kedua proses tersebut dinilai penting dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan kelas, termasuk ketika sekolah menentukan apakah seorang murid memenuhi persyaratan untuk naik ke tingkat berikutnya.

Totok menyoroti kebijakan sebelumnya yang mengharuskan seluruh murid naik kelas secara otomatis karena dinilai mengabaikan tahapan penilaian dan perbaikan hasil belajar.

"Kebijakan yang selama ini menerapkan semua murid naik kelas itu seharusnya ada evaluasi dan remedialnya," ujar Totok Amin Soefijanto, pengamat pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui ujian formatif pada pertengahan kuartal atau semester, maupun ujian sumatif pada akhir periode pembelajaran. Sementara itu, remedial dapat diberikan selama proses belajar berlangsung ataupun setelah proses tersebut berakhir.

Menurut Totok, ketiadaan evaluasi dan remedial dalam kebijakan kenaikan kelas otomatis membuat proses pembelajaran kehilangan fungsi penilaiannya.

"Kekurangan dari kebijakan semua anak naik kelas otomatis itu salah, karena mengabaikan proses belajar, evaluasi, dan remedialnya. Hal ini membuat proses belajar tadi sia-sia, karena tidak ada evaluasi dan remedial yang dijalankan," papar Totok Amin Soefijanto, pengamat pendidikan.

Dalam penerapan kebijakan baru, Totok mengingatkan pemerintah agar menyusun aturan secara terperinci dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan pendidik. Kejelasan mekanisme dinilai diperlukan agar sekolah dapat melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik.

"Jangan membuat kebijakan yang ambigu dan membingungkan guru di kelas," pesan Totok Amin Soefijanto, pengamat pendidikan.

Selain kejelasan aturan, Totok menekankan pentingnya sosialisasi kepada murid dan orang tua atau wali sebelum kebijakan diterapkan. Langkah tersebut diperlukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan memahami ketentuan baru.

Ia berharap sosialisasi dapat membantu sekolah, guru, murid, dan orang tua menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

"Selanjutnya, seluruh ekosistem pendidikan dapat menjalankannya dengan baik, sehingga memberi manfaat kepada semuanya, terutama anak didik," sambung Totok Amin Soefijanto, pengamat pendidikan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM Kemendikdasmen) Toni Toharudin menyatakan pemerintah sedang menyiapkan penguatan mekanisme kebijakan tersebut. Pembahasan dan persiapannya ditargetkan selesai pada 2027.

Toni menyebut Kemendikdasmen membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan selama proses penyusunan. Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan sekolah, guru, murid, serta orang tua sebelum kebijakan diberlakukan.

"Dalam prosesnya, kami terus membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan serta memperhitungkan kesiapan sekolah, guru, murid, dan orang tua," kata Toni Toharudin, Kepala BKPDM Kemendikdasmen.