Kemendikdasmen Dalami Dugaan Pelanggaran TKA dan Kantongi Nama

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyelidiki dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) setelah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan laporan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Jumat (30/10/2026).

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyatakan bahwa sejumlah nama telah masuk dalam proses pendalaman. Namun, identitas mereka belum diumumkan karena pemeriksaan masih berlangsung.

"Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA," ungkap Faisal Syahrul dalam rilis Kemendikdasmen, Kamis (29/10/2026).

Faisal menegaskan bahwa penetapan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan. Penanganan terhadap pihak yang terbukti melanggar akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Faisal Syahrul.

Ketentuan penindakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Dalam aturan tersebut, pelanggaran dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Jenis sanksi ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran serta pihak yang terbukti melakukannya.

Bagi peserta TKA, pelanggaran ringan dapat berujung pada peringatan lisan dari pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat menyebabkan pembatalan ujian untuk mata pelajaran terkait.

Sementara itu, peserta yang melakukan pelanggaran berat dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan memperoleh nilai nol untuk mata pelajaran bersangkutan setelah investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat.

Ketentuan berbeda berlaku bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Pelanggaran ringan dikenai peringatan lisan, pelanggaran sedang berupa surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada pemberhentian dari penugasan terkait.

Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan berhenti menjadi pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.

Dalam proses investigasi, Kemendikdasmen melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kedua instansi tersebut diminta menelaah aspek keamanan sistem dan integritas data sesuai kewenangan masing-masing.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin menyebut pemeriksaan dilakukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar.

"Kami berkomitmen memastikan penyelenggaraan TKA berjalan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Setiap laporan dan temuan menjadi perhatian kami untuk didalami sesuai ketentuan, sehingga integritas asesmen tetap terjaga dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar Toni Toharudin.

Kemendikdasmen juga menyatakan bahwa identitas masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran wajib dirahasiakan oleh penyelenggara penerima laporan. Pelaporan perlu disertai informasi dan bukti yang relevan agar dapat ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan akan menentukan kelanjutan penanganan. Jika pelanggaran terbukti, pihak terkait akan dikenai tindakan sesuai ketentuan, sedangkan pemeriksaan dihentikan apabila dugaan tersebut tidak terbukti.