Kemendikdasmen Siapkan TKA 2026 untuk 3,86 Juta Murid

Sebanyak 3.864.195 murid SMA, SMK, MA, dan sederajat akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang dimulai pada 26 Oktober 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dua moda ujian serta pilihan jadwal untuk menjaga keselamatan peserta di daerah terdampak bencana, dilansir dari Detikcom.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Prof Dr Toni Toharudin, SSi MSc menyampaikan data peserta tersebut dalam taklimat media di Gedung E Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Pelaksanaan ujian dibagi menjadi beberapa gelombang dan sesi sesuai kesiapan fasilitas sekolah serta kapasitas sistem.

Menurut Toni, TKA menyediakan moda daring dan semi daring untuk melayani peserta. Sistem daring dirancang menampung hingga 900.000 peserta secara bersamaan.

"Sistem daring ini disiapkan untuk melayani hingga 900.000 peserta secara bersamaan. Pada gelombang satu, sesi satu, jumlah peserta seluruh moda ini mencapai 824.026 peserta dengan sekitar 710.000 peserta menggunakan moda daring. Dengan demikian, jumlah peserta daring pada sesi terbesar itu masih berada di bawah kapasitas yang memang kita siapkan," ujar Toni Toharudin, Kepala BKPDM Kemendikdasmen.

Sebelum ujian utama dimulai, Kemendikdasmen telah menggelar gladi bersih pada 5-14 Oktober 2026 melalui kedua moda. Toni menyebut kegiatan tersebut diikuti jutaan peserta dengan tingkat partisipasi yang berbeda antara moda daring dan semi daring.

"Pada moda daring itu ada sekitar 3.015.860 peserta, partisipasinya 90,9 persen, dan semi daring ada 498.897 ya, dan partisipasinya sekitar 91,79 persen," ujar Toni Toharudin, Kepala BKPDM Kemendikdasmen.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) BKPDM Kemendikdasmen Dr Rahmawati ST MEd menjelaskan, perbedaan utama kedua moda terletak pada kebutuhan koneksi internet selama ujian. Moda daring memerlukan internet, sedangkan moda semi daring menggunakan server sekolah untuk mendistribusikan soal dan mengumpulkan jawaban.

"Kalau semi daring internet itu dibutuhkan ketika server sekolah sinkronisasi dengan server pusat ketika mengunduh semua paket soal dan juga murid. Nanti dari server sekolah, diberikan ke masing-masing komputer siswa. Itu menggunakan kabel gitu ya tanpa jaringan internet.

Nanti selama ujian tidak perlu jaringan internet. Setelah selesai, semua jawaban siswa diunggah lagi ke server pusat pakai jaringan internet," terang Rahmawati, Kepala Pusmendik BKPDM Kemendikdasmen.

Rahmawati menegaskan bahwa pemilihan moda bukan ditentukan oleh status suatu daerah sebagai wilayah bencana, melainkan oleh kesiapan infrastruktur dan preferensi satuan pendidikan. Ia mencontohkan SMAN 1 Bandung yang menggunakan semi daring karena memiliki laboratorium komputer, server, jaringan LAN, dan proktor dari guru TIK yang memahami konfigurasi jaringan.

"Tidak ada kaitannya dengan kebencanaan. Untuk kebencanaan, melakukan secara daring, mau melakukan secara semi daring, ini tergantung kapasitas dan infrastruktur dari sekolah. Yang membedakan adalah pemilihan waktunya, kapan kira-kira waktu yang paling tepat ketika dampak ke kesehatan dan keselamatan ini yang paling minimum," ujar Rahmawati, Kepala Pusmendik BKPDM Kemendikdasmen.

Untuk sekolah di daerah terdampak bencana, pertimbangan utama adalah menentukan waktu ujian dengan risiko sekecil mungkin terhadap kesehatan dan keselamatan murid, guru, serta petugas pelaksana. Kemendikdasmen menyediakan pilihan penjadwalan agar sekolah dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi di lapangan.

"Kemarin gladi bersih sudah, berhasil, bismillah udara sehat, peserta semua sehat, semua pelaksana sehat, kondisi aman, melakukan di Oktober, silahkan. Tapi kalau dari saat ini kelihatannya tidak memungkinkan, lebih banyak mudaratnya, langsung mengajukan ikut yang sesi paling akhir, di November pekan ketiga, itu juga diperbolehkan," ujar Rahmawati, Kepala Pusmendik BKPDM Kemendikdasmen.

Data BKPDM mencatat sejumlah daerah terdampak bencana yang mengikuti gladi bersih, yakni Jambi, termasuk Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Tebo; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; serta Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Rahmawati menyatakan NTT dan Kalimantan Selatan telah resmi mengajukan TKA susulan, sedangkan Kalimantan Tengah meminta kelonggaran penjadwalan.