Kemendikdasmen Dalami Dugaan Pelanggaran TKA SMA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyelidiki dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA. Pemeriksaan dilakukan setelah muncul laporan mengenai kecurangan dalam pelaksanaan ujian, dengan sejumlah nama yang diduga terlibat telah dikantongi pemerintah. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa identitas pihak-pihak tersebut masih diperiksa untuk memastikan keterlibatan dan kecukupan bukti.

Dilansir dari Detikcom, pernyataan itu disampaikan melalui laman resmi Kemendikdasmen pada Jumat (6/11/2026). Faisal menegaskan bahwa proses pemeriksaan harus mengutamakan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan akan dilanjutkan apabila dugaan pelanggaran terbukti melalui proses pendalaman.

"Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada. Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Faisal Syahrul, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen.

Dasar penanganan kasus tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Pemerintah juga menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional. Dalam ketentuan tersebut, terdapat lima kategori pelanggaran berat yang dapat dilakukan peserta. Pertama, ujian dikerjakan orang lain atau peserta mengikuti tes menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan data pendaftaran.

Kedua, peserta membawa atau menggunakan catatan, perangkat komunikasi elektronik, kamera, kalkulator, maupun alat bantu sejenis di ruang ujian. Ketiga, merekam, memotret, atau menyebarluaskan soal TKA dalam bentuk apa pun. Pelanggaran lainnya mencakup kerja sama dengan peserta lain atau menyontek ketika menjawab soal. Peserta juga dilarang menggunakan alat bantu maupun meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan ujian.

Mengenai konsekuensi pelanggaran, peserta yang diduga melakukan kecurangan dapat menerima peringatan lisan dari pengawas ruang. Penyelenggara tingkat provinsi atau kabupaten/kota juga berwenang membatalkan ujian untuk mata pelajaran terkait sesuai kewenangannya. Apabila investigasi penyelenggara tingkat pusat membuktikan adanya pelanggaran berat, peserta akan memperoleh nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran yang bermasalah.

Pemberian sanksi tersebut dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai. Untuk laporan dugaan kecurangan, peserta maupun panitia yang menemukan indikasi pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara TKA. Setiap laporan selanjutnya dianalisis, ditindaklanjuti melalui peninjauan di lokasi kejadian, dan dibahas dalam rapat pengambilan keputusan.