Kemendikdasmen Perketat Pengawasan TKA Libatkan 17 PTN

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperketat pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk mencegah kecurangan selama ujian berlangsung. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan langkah tersebut saat meninjau pelaksanaan TKA di SMAN 3 Kota Tangsel, Tangerang Selatan, Banten, Senin (26/10/2026), dengan pemantauan nasional berbasis sistem daring.

Dilansir dari Detikcom, pengawasan dilakukan secara online melalui sistem pemantauan yang dikoordinasikan dari Jakarta. Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memantau aktivitas di media sosial serta melibatkan 17 perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pengawasan ujian.

Mu'ti menegaskan pemantauan nasional tersebut memungkinkan pelaksanaan TKA diawasi selama ujian berlangsung. Ia mengingatkan bahwa tes ini bukan sekadar formalitas, sehingga seluruh pihak perlu menjaga integritas pelaksanaannya.

"Ya, mungkin tahun lalu ada yang mengira 'ah ini paling formalitas' begitu. Tapi kami tegaskan karena ada monitoring di tingkat nasional sehingga semua yang terjadi selama pelaksanaan TKA ini dimonitor dalam sistem yang kami siapkan di Jakarta," kata Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kemkomdigi menjadi salah satu langkah untuk mencegah terulangnya aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya.

"Kami sudah berkoordinasi misalnya dengan Komdigi untuk hal-hal yang berkaitan dengan media sosial dan juga aktivitas lain yang terjadi seperti tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi," ujar Toni Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.

Selain koordinasi antarkementerian, keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian dari sistem pengawasan. Toni menyebut 17 PTN telah diajak bekerja sama untuk memantau jalannya TKA.

"Dan seperti yang disampaikan di taklimat, kami bekerja sama juga dengan 17 perguruan tinggi negeri untuk mengawasi TKA ini," tambah Toni.

Pengawasan juga memanfaatkan teknologi konferensi video untuk memantau kondisi ruang ujian. Menurut Toni, kerja sama dengan penyedia layanan Zoom digunakan untuk membantu pengawas mengamati situasi di setiap kelas secara virtual.

"Mengawasi secara online, dengan Zoom. Kita juga secara formal berkerja sama dengan Zoom untuk melihat bagaimana situasi di setiap ruangan kelas," ungkap Toni.

Di sisi lain, Mu'ti mengingatkan bahwa TKA tidak wajib diikuti dan bukan penentu kelulusan siswa. Ia meminta peserta mengerjakan ujian dengan jujur serta tidak melakukan kecurangan karena pelaksanaan tes juga berkaitan dengan penilaian karakter.

Mu'ti menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan TKA untuk mengukur kemampuan akademik, tetapi juga untuk menanamkan nilai kejujuran, kepercayaan diri, dan kesungguhan dalam mengerjakan tugas.

"Karena itu sebenarnya tes kemampuan akademik ini bukan hanya mengetes murid-murid, tapi mengetes karakter siswa. Mengetes karakter untuk murid kita. Karena inilah pentingnya kami menanamkan kejujuran dan tes itu adalah tes akademik juga tes karakter.

Terutama karakter untuk jujur, percaya diri, kemudian dapat melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ini yang menjadi sasaran atau menjadi arah dari TKA itu," tutur Abdul Mu'ti.

Terkait penegakan aturan, Toni menyatakan sanksi tetap diberlakukan apabila ditemukan pelanggaran selama ujian. Ketentuan tersebut berlaku bagi siswa maupun pengawas yang terbukti melakukan kecurangan.

"Masih sama. Sanksi ini kita terapkan dengan sebaik-baiknya," tegas Toni Toharudin.