Kemendikdasmen Alihkan 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan tiga kebijakan tata kelola guru yang akan berlaku pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup pengalihan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa tes, kesempatan guru non-ASN mengikuti seleksi CPNS, serta jaminan status bagi mereka yang tidak lolos seleksi.

Dilansir dari Detikcom, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana tersebut dalam taklimat Media Capaian 2 tahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

Menurut Abdul Mu'ti, perubahan status tersebut tidak mensyaratkan peserta menjalani seleksi tambahan. Pemerintah menyiapkan mekanisme pengangkatan bagi seluruh guru PPPK paruh waktu yang tercatat dalam data Kemendikdasmen.

"Kebijakan kami yang nanti 2027 mulai diberlakukan yaitu guru PPPK paruh waktu akan menjadi guru PPPK penuh waktu tanpa tes," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kebijakan kedua membuka kesempatan bagi guru non-ASN untuk mengikuti tes pegawai negeri sipil (PNS) atau seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikdasmen. Sementara itu, kebijakan ketiga memastikan guru non-ASN yang tidak lulus seleksi tetap dapat menjalankan statusnya sebagai guru non-ASN.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kegagalan dalam seleksi PNS tidak otomatis mengakhiri status kepegawaian guru non-ASN. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan tenaga pendidik yang akan diterapkan pada 2027.

"Kemudian guru non-ASN itu dapat ikut tes PNS dan kemudian mereka yang tidak lulus tes PNS itu tetap menjadi guru non-ASN statusnya. Tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru non-ASN, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan yang disiapkan tidak mengarah pada pemberhentian mereka. Ia juga menyatakan bahwa perlindungan tersebut akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat daripada sekadar surat.

"Tidak, tidak di-PHK. (Jaminannya) nanti bukan hanya surat, tapi akan ada peraturan yang lebih kuat dasar hukumnya," jelas Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani sebelumnya juga menyampaikan rencana pembukaan seleksi CPNS di lingkungan Kemendikdasmen pada 2027. Seleksi tersebut dapat diikuti guru non-ASN atau guru honorer yang memenuhi persyaratan.

Nunuk menyebut pemerintah telah memastikan adanya formasi CPNS pada 2027, tetapi jumlah yang tersedia belum tentu mencukupi seluruh guru honorer. Menurut dia, peserta perlu memenuhi ketentuan seleksi, termasuk kemampuan mengerjakan tes dan kepemilikan sertifikat pendidik.

"Ada formasi di tahun 2027 itu pasti. Hanya jumlahnya apakah bisa mengakomodasi semua honorer, itu belum tentu. Karena untuk formasi 2027 itu semua untuk CPNS.

Yang untuk CPNS itu ada mekanisme seleksi yang pasti. Jika teman-teman guru itu bisa mengerjakan dengan baik dan memiliki sertifikat pendidik, itu kan kunci," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kemendikdasmen juga tengah mengusulkan dua skema penataan guru honorer melalui jalur PPPK dan PNS. Usulan tersebut masih berkaitan dengan pemenuhan persyaratan seleksi yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh guru non-ASN.

"Kami juga punya data, tidak semua guru non-ASN itu bisa memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Tapi apakah nanti ada dua skema, misalnya PPPK dan PNS, sedang kami usulkan," jelas Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.