Kemendikdasmen Alihkan 242482 Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang saat ini berada di bawah pemerintah daerah (pemda) akan dialihkan menjadi PPPK pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai Januari 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, meminta para guru memastikan data mereka aktif dan terbaru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dilansir dari Detikcom, Sabtu (24/10/2026).

Peralihan status kepegawaian tersebut ditargetkan berlaku pada Januari 2027. Karena itu, pemutakhiran data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan guru agar proses administrasi perpindahan ke kementerian dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam siaran langsung Instagram bertajuk NgoPi: Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, Nunuk mengingatkan pentingnya memastikan data kepegawaian tercatat dengan benar di Dapodik.

"Pastikan data Bapak-Ibu di Dapodik aktif dan terbaru, jangan sampai udah kita hitung-hitung, udah nggak ada di Dapodik. Data yang rapi akan sangat memudahkan proses peralihan di 2027," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ia juga menyoroti terbatasnya waktu persiapan sebelum target pengalihan diberlakukan. Menurut Nunuk, proses tersebut perlu diselesaikan agar para guru dapat berstatus sebagai ASN di lingkungan Kemendikdasmen pada awal 2027.

"Tolong dicek ya, waktu kita tidak banyak. Ini sudah bulan Oktober, kerja tinggal November dan Desember karena nanti Januari, per Januari itu sudah harus menjadi ASN Kemendikdasmen," ujar Nunuk Suryani.

Setelah beralih menjadi PPPK Kemendikdasmen, para guru tersebut akan berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nunuk menjelaskan bahwa perubahan status itu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban kepegawaian, termasuk tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kementerian.

Nunuk merujuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 sebagai dasar untuk membaca ketentuan tunjangan kinerja pegawai Kemendikdasmen. Ia menjelaskan bahwa guru yang beralih akan masuk dalam lingkungan kepegawaian kementerian tersebut.

"Detailnya bisa dibaca di Perpres Nomor 18 Tahun 2025. Jadi nanti akan menjadi keluarga besar kita, karena Bapak-Ibu kepegawaiannya akan ada di Kemendikdasmen, dikelolanya di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan," ujar Nunuk Suryani.

Ia menambahkan bahwa guru yang beralih akan memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana pegawai Kemendikdasmen. Ketentuan tunjangan kinerja bagi pegawai kementerian mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing pegawai.

"Menerima tukin, menerima hak-kewajiban sebagaimana pegawai Kemendikdasmen," ujar Nunuk Suryani.

Dalam kesempatan yang sama, Nunuk turut menjelaskan penggunaan istilah untuk guru PPPK yang berstatus penuh waktu. Ia menyebut bahwa nomenklatur yang digunakan secara resmi adalah PPPK, tanpa tambahan istilah penuh waktu.

"Untuk Bapak-Ibu guru PPPK penuh waktu atau PPPK, namanya sebenarnya tidak ada penuh waktu, adanya PPPK saja untuk PPPK," ujar Nunuk Suryani.

Besaran tunjangan kinerja pegawai Kemendikdasmen diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan tersebut menyebut capaian kinerja pegawai sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian tunjangan.