Kemendikdasmen Alihkan 242482 Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di bawah pemerintah daerah akan beralih menjadi PPPK pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Januari 2027 tanpa mengikuti tes ulang. Dilansir dari Detikcom, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Prof Dr Nunuk Suryani MPd menjelaskan bahwa proses peralihan tersebut disertai penataan penempatan berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Dalam siaran langsung Instagram NgoPi bertajuk Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, yang dikutip pada Sabtu (24/10/2026), Nunuk menyampaikan bahwa guru yang beralih status tidak otomatis tetap bertugas di sekolah tempat mereka mengajar saat ini.

Penempatan akan mempertimbangkan kebutuhan guru pada masing-masing satuan pendidikan. Nunuk menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilalui oleh para guru tersebut. Tahap berikutnya mencakup penentuan lokasi penugasan dan pemenuhan dokumen administrasi untuk penetapan status sebagai PPPK.

"Jadi karena tes sudah diikuti tinggal penempatan, tapi belum tentu ya Bapak-Ibu akan ditempatkan di sekolah yang sekarang, bergantung keberadaan atau kebutuhan guru di sekolah tersebut. Jadi masih akan ada penataan penempatan, tapi tidak perlu tes tinggal pemenuhan berkas-berkas untuk ditetapkan sebagai PPPK," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Menurut Nunuk, penataan tersebut juga memperhitungkan kondisi sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar. Pembagian beban kerja menjadi salah satu pertimbangan karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi guru (TPG). Ia menyebut penempatan ulang dapat dilakukan apabila jumlah guru di suatu sekolah melebihi kebutuhan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembagian jam mengajar antarguru dan pemenuhan beban kerja yang diperlukan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

"Tinggal penempatan di tempat sekolah yang sekarang atau mungkin di tempat baru. Jadi tidak selalu di sekolah yang sekarang, itu yang perlu dipahami ya, karena siapa tahu di sekolah yang sekarang itu berlebih guru sehingga potensi untuk mendapatkan tunjangan profesi akan jadi terhambat dikarenakan beban kerjanya berebut dengan guru lain, jadi kita akan ada penataan," ujar Nunuk. Penataan lokasi penugasan tersebut menjadi bagian dari proses pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK tanpa tes ulang. Pemerintah mempertimbangkan hasil seleksi yang telah diikuti sebelumnya sebagai dasar untuk melanjutkan proses administrasi.

Nunuk menegaskan bahwa guru yang telah berstatus PPPK tidak perlu menjalani seleksi kembali hanya karena statusnya berubah dari paruh waktu. Ia juga menyebut para guru tersebut telah memiliki nomor induk pegawai (NIP). "Jadi tidak perlu diulang lagi, ini kan sesama PPPK, namanya saja paruh waktu. Namanya sudah PPPK, dan sudah punya nomor NIP, jadi tidak perlu tes," ujar Nunuk Suryani.